Pemerintah Diminta Monitor Milisi di Aceh

Jakarta - Jumlah warga sipil yang dipersenjatai alias milisi diduga meningkat tajam pascadarurat sipil di Aceh. Keberadaan milisi dikhawatirkan dapat menghambat perundingan RI-GAM di Helsinki.Hal ini disampaikan Aceh Working Group (AWG) dalam jumpa pers di kantor AWG, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (12/7/2005). LSM yang tergabung dalam AWG antara lain Imparsial, Human Right Working Group dan Kontras. Otto Syamsuddin Ishak dari Imparsial menilai, pengerahan milisi di Aceh telah melanggar konvensi internasional dan HAM. "Presiden SBY sebagai mantan militer harus segera melakukan restrukturisasi garis keras di TNI yang tidak mendukung adanya dialog untuk menyelesaikan Aceh," ujar Otto.AWG juga meminta pemerintah sipil mengambil langkah tegas terhadap semua pihak yang berusaha menggagalkan proses damai dan rekonstruksi di Aceh.Sekadar diketahui, sudah lama LSM meminta agar pemerintah mewaspadai adanya warga sipil yang dipersenjatai oleh TNI di Aceh. Sementara, pihak TNI berulang kali membantah melatih milisi sipil guna menghadapi GAM. TNI hanya melatih Pam Swakarsa untuk pengamanan lingkungan. (aan/)