Usulkan Joint Session Paripurna 16 Agustus, DPD Lobi Kalla

Jakarta - DPD masih berharap dapat digelar joint session dengan DPR dalam rapat paripurna 16 Agustus mendatang. Rapat gabungan ini khusus untuk mendengarkan pidato kenegaraan Presiden SBY dan penyampaian keterangan pemerintah atas RUU APBN serta nota keuangannya."Itu khusus untuk mendengar pidato kenegaraan Presiden di depan DPR dan DPD. Selesai. Habis itu (DPR dan DPD) kembali lagi pada acara yang lain. Kalau kita masih mau bekerja sama. Gampang saja sebenarnya," kata Wakil Ketua DPD Irman Gusman.Mengenai pimpinan sidang, DPD tidak mempersoalkannya. "DPD tidak mempersoalkan jika dipimpin oleh DPR. Namun DPD berharap antara lembaga tinggi negara ini bisa kelihatan akur, sehingga masyarakat menilai antara lembaga terjadi komunikasi," ujar Irman.Irman, yang ditemui wartawan di kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (12/7/2005), menyatakan DPD juga memiliki tugas konstitusional untuk mengawasi pelaksanaan APBN. Untuk merealisasikan joint session ini, DPD sudah melobi pemerintah. Pada Senin malam, 11 Juli 2005, DPD telah bertemu Wapres Jusuf Kalla untuk mengusulkan rencana tersebut. Kalla menanggapinya dengan menyatakan akan dicari formulasi yang baik untuk pertemuan tersebut. "Yakni apakah berupa joint session atau yang lain. Kalau tidak bisa joint session, Wapres Jusuf Kalla akan mengusulkan kepada Presiden supaya dibuat forum khusus untuk DPD," tutur Irman. (gtp/)