DetikNews
Selasa 08 Mei 2018, 16:00 WIB

KPK: Terdakwa Korupsi e-KTP Andi Narogong Ajukan Kasasi

Nur Indah Fatmawati - detikNews
KPK: Terdakwa Korupsi e-KTP Andi Narogong Ajukan Kasasi Andi Narogong (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Terdakwa kasus korupsi e-KTP Andi Agustinus alias Andi Narogong mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. KPK juga telah mendaftarkan permohonan tersebut bulan lalu.

"Kami mendapatkan informasi, terdakwa e-KTP Andi Agustinus telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. KPK per 17 April 2018 telah mendaftarkan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi DKI tersebut," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Selasa (8/5/2018).


Pengajuan kasasi itu penting karena, menurut KPK, posisi Andi sebagai justice collaborator (JC) perlu lebih dipertimbangkan secara adil. Salah satu poin yang menjadi bagian permohonan kasasi adalah sanksi kurungan Andi yang lebih tinggi dari tuntutan KPK.

"Poin yang dikasasi di antaranya penerapan hukum tentang vonis Andi 11 tahun, yang lebih tinggi dari tuntutan KPK 8 tahun, padahal yang bersangkutan adalah JC," ucap Febri.

Febri menuturkan, dari pengalaman KPK selama menangani kasus e-KTP hingga dapat mengadili Setya Novanto--dengan membuktikan perbuatan dan aliran dana kepadanya--Andi telah memberi keterangan cukup signifikan dalam membantu pengungkapan kasus. Fakta inilah yang, menurut KPK, patut dipertimbangkan oleh penegak hukum.


"Apalagi dalam kasus-kasus korupsi yang kompleks dan bersifat transnasional, peran JC mengungkap skandal-skandal besar yang melibatkan aktor kelas atas sangatlah penting. Konsepsi ini tidak hanya diakui di hukum nasional kita di Indonesia, sejumlah konvensi internasional juga menganut prinsip tersebut," tuturnya.

Poin lain yang diajukan dalam kasasi adalah terkait penggunaan Pasal 2 UU Tipikor dalam pertimbangan putusan Andi. KPK sendiri memandang pasal yang tepat adalah Pasal 3, seperti yang juga telah diputus untuk terpidana kasus e-KTP lainnya, yaitu Irman, Sugiharto, dan Novanto.

"Sehingga KPK berharap putusan MA nantinya benar-benar sesuai dengan rasa keadilan, baik terhadap masyarakat maupun dalam posisi terdakwa sebagai JC," kata Febri.
(nif/dhn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed