Sandi Tak akan Hapus CFD Meski Pernah Disusupi Agenda Politik

Jakarta - Area car free day (CFD) beberapa kali disebut disusupi agenda politik. Meski demikian, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno menegaskan tidak akan meniadakan CFD yang digelar tiap Minggu itu.

"Tidak ada, tidak akan ada opsi meniadakan CFD. Saya tegas saja," kata Sandiaga di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (7/5/2018).

Baca juga: Sandi: Agenda Politik di Luar Area CFD Bukan Kewenangan Kami

Sandiaga menuturkan CFD masih menjadi area terbuka yang menjadi kebutuhan warga. Dia berjanji tidak akan mengorbankan kepentingan warga tersebut.

"CFD itu sudah jadi keinginan masyarakat, masyarakat sudah sangat merindukan ruang terbuka dan ada di CFD itu," jelasnya.

Baca juga: Tjahjo: Warga Olahraga di CFD, Jangan Diributkan dengan Politik

Sebelumnya, gesekan antara masyarakat yang mengenakan kaus #2019GantiPresiden dengan #DiaSibukKerja terjadi di area CFD, Minggu (29/4). Dugaan intimidasi itu terungkap setelah adanya video viral yang memperlihatkan gesekan tersebut. Kelompok yang mengenakan kaus #2019GantiPresiden terlihat mengibaskan uang ke kelompok lain.

Peristiwa serupa juga dialami seorang ibu yang membawa anaknya yang masih bocah. Polisi masih menyelidiki ada-tidaknya unsur pidana terkait dugaan intimidasi pada peristiwa gesekan tersebut.

Baca juga: Sandi: Penyelenggara Agenda Politik di CFD Disanksi Bila Melanggar

Untuk mencegah gesekan terjadi, pada Minggu (6/5) kemarin, Satpol PP DKI memasang sejumlah spanduk berisi larangan kegiatan politik di CFD. Spanduk-spanduk itu dipasang Satpol PP DKI di sejumlah titik dan beberapa jembatan penyeberangan orang (JPO). Salah satu titik yang dipasangi spanduk ialah JPO Tosari, Jakarta Pusat. Spanduk itu berisi tulisan 'Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB). Tidak boleh untuk kepentingan partai politik dan SARA serta orasi menghasut'.

Selain itu, Satpol PP juga memberikan kaus polos kepada orang-orang yang mengenakan atribut politik di CFD. Lokasi CFD dipastikan Satpol PP bersih dari agenda politik. Orang-orang yang diberi kaus polos itu pun tak keberatan untuk memakainya selama melintas di CFD. Masyarakat yang mengenakan kaus dengan tanda pagar (tagar) yang berkaitan dengan politik pun memakai kaus polos itu sebagai pelapis. (fdu/jbr)