Beredar Rekaman Diduga Pejabat Sumut Ajak Dukung Djarot

Medan - Beredar rekaman suara seorang laki-laki yang disebut sebagai salah seorang pejabat di Sumatera Utara meminta bawahannya mendukung pasangan Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus (Djoss). Bawaslu diminta turun tangan.

Rekaman yang beredar berupa video dengan suara seorang pria berbicara seperti di dalam sebuah rapat. Namun video itu tak menyorot satu pun wajah peserta rapat. Hanya sofa krem dan gorden biru yang tersorot.

Baca juga: Debat Usai, Edy-Ijeck dan Djarot-Sihar Tak Salaman di Panggung

Pria yang dominan bicara mengarahkan peserta pertemuan untuk mendukung pasangan Djoss. Pria disebut meminta bawahannya, salah satunya yang bermarga Batubara, untuk memenangkan pasangan Djoss.

"Jadi kita harus bisalah memahami keadaan sekarang. Sekarang kita mau ke Djarot Djoss. Oke, saya minta tolong sama kita, ke Pak Djarot Djoss, ya," ujar pria tersebut seperti didengar detikcom dari rekaman video yang didapat, Senin (7/5/2018).

Pemilik suara itu disebut-sebut sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Sumut Rifai Bakri Tanjung. Saat dimintai konfirmasi, Rifai membantah bila dikatakan bahwa suara dalam video itu merupakan suaranya.

"Tidak benar itu, Dik. Jangan percaya kali sama video rekaman tersebut," kata Rifai hari ini.

Baca juga: Djarot Tanya Soal Program Antikorupsi, Edy Bicara Soal Iman

Rifai mengaku masih berada di luar Medan, sehingga belum bisa mengklarifikasi secara utuh soal rekaman yang menyebut dirinya mengarahkan bawahannya untuk mendukung Djoss. Namun dia menyebut rekaman itu bohong.

"Nggak usah diungkit lagilah. Semuanya bohong itu," ujarnya.

Meski demikian, relawan Eramas, Arianto, meminta pihak berwenang turun tangan mengusut rekaman video tersebut. Dia juga meminta Gubernur Sumut turun tangan.

"Bawaslu Sumut harus segera mengusut rekaman percakapan diduga suara Sekretaris Dinas Pendidikan Sumut dengan sejumlah kepala dan staf Dinas Pendidikan," kata Arianto kepada wartawan, Senin (7/5/2018)

Arianto mengatakan, jika hal itu benar, intimidasi dan ajakan kepada PNS di lingkungan Pemprov Sumut untuk mendukung salah satu calon sudah menyalahi ketentuan perundang-undangan. Dia meminta Bawaslu Sumut mengusut tuntas peredaran video itu.

"Jika itu benar, minta Gubernur evaluasi si oknum tersebut. Jangan sampai ini jadi bumerang bagi Gubernur sendiri," ujar Arianto. (tor/tor)