PTUN Nyatakan HTI Berhak Menggugat SK Pembubaran

Jakarta - Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta membacakan sidang putusan gugatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dalam sidang tersebut, majelis hakim menyatakan posisi kedudukan hukum HTI selaku penggugat SK pembubaran adalah sah.

"Majelis berpendapat, hak penggugat diatur dalam UU PTUN, yang intinya orang atau badan hukum dapat mengajukan peradilan di PTUN," ujar ketua majelis hakim Tri Cahya Indra Permana di PTUN Jakarta, Jl Sentra Primer Baru Timur, Jakarta Timur, Senin (7/5/2018).

Baca juga: Sidang Putusan Gugatan HTI, Massa Salat Berjemaah di Depan PTUN

Majelis hakim juga menganggap status para kuasa hukum penggugat sah dan sesuai dengan UU Advokat. Menurut majelis, legal standing dan posisi para advokat tidak melanggar.

"Majelis berpendapat kuasa hukum para tergugat sesuai UU Advokat yang berlaku," ucapnya.

Hingga pukul 12.30 WIB sidang pembacaan putusan HTI masih berlangsung. Massa HTI juga masih berkumpul di bagian luar gedung sidang.

Baca juga: Kapolda Metro Cek Pengamanan Sidang Putusan Gugatan HTI

Gugatan bernomor 211/G/2017/PTUN.JKT tersebut didaftarkan pada 13 Oktober 2017 lalu. Dalam perkara ini, HTI menggugat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum.

Adapun gugatan HTI ialah meminta agar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-30.A.01.08.Tahun 2017 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-00282.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia tanggal 19 Juli 2017 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.



Saksikan video terkait di 20Detik:

(rvk/asp)