.webp)
Awalnya, Asman ditanya tentang aturan penggunaan mobil dinas untuk mudik bagi PNS. Asman menyebut aturan itu tercantum dalam Peraturan MenPAN Nomor 87 Tahun 2005.
"Nah, memang di situ (Permenpan Nomor 87 Tahun 2005) dinyatakan (mobil dinas) tidak boleh dipakai (mudik)," kata Asman dalam sesi tanya-jawab di kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (7/5/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tapi untuk kendaraan bus yang sekarang dimiliki oleh kantor, saya akan mencoba melihat aturan ini, apakah bisa dipakai untuk pulang oleh pegawai golongan I dan II, karena daripada mereka pulang pakai motor, apakah bisa, ini lagi kita evaluasi aturannya," ucap Asman.
"Karena dulu kan belum ada bus di kantor, sekarang sudah ada bus. Nah, khusus untuk bus saja, tapi untuk kendaraan pribadi tidak atau untuk kendaraan dinas pejabatnya tidak boleh," imbuh Asman.
Pernyataan Asman itu berbeda dengan yang pernah disampaikannya pada Senin, 30 April lalu. Saat itu, Asman mengatakan mobil dinas boleh dipakai mudik sepanjang biaya pemakaiannya tidak dibebankan ke negara.
"Selama ini mobil dinas tidak dibolehkan. Tapi tahun ini saya bilang, sepanjang itu digunakan tidak menggunakan biaya kantor, silakan," kata Asman.
Asman mencontohkan, mobil dinas bisa dipakai mudik tetapi bensinnya harus ditanggung sendiri, bukan dibebankan ke negara. Untuk menindaklanjutinya, Asman saat itu mengaku tengah menyusun aturan untuk urusan penggunaan mobil dinas untuk mudik tersebut.
"Semua ditanggung sendiri, tidak boleh dibebankan ke kantor. Kan mobil itu melekat sama pribadinya. Yang penting jaga keselamatan," ujar Asman.
"Ini lagi saya susun aturannya. Pokoknya sebelum Lebaran sudah keluar," imbuhnya. (dhn/tor)
