Biar Negara Tak Bangkrut, Subsidi BBM Perlu Dicabut

Jakarta - Rakyat kecil akan semakin menjerit. Sebab, tidak tertutup kemungkinan harga BBM bakal naik lagi, karena subsidi BBM yang selama ini diberikan oleh pemerintah akan diwacanakan untuk dicabut. Pencabutan subsidi ini tidak terelakkan. Apabila subsidi terus dibiarkan akan mencapai angka yang sangat besar. Pembangunan pun akan terhambat karena anggarannya tersedot untuk kebutuhan subsidi BBM."Setiap tahun, ratusan triliun habis tersedot hanya untuk satu komoditas saja. Kalau harga minyak dunia mencapai US$ 100 perbarel, subsidi bisa mencapai Rp 250 triliun lebih," kata Ketua DPR Agung Laksono kepada wartawan di Gedung MPR/DPR, Jl Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Senin (11/7/2005).Wacana pencabutan subsidi, lanjut Agung, harus dikembangkan pada publik. Hal ini disebabkan sejak pemerintahan Soekarno hingga sekarang, tidak ada reformasi subsidi BBM. Padahal di bidang hukum, militer, dan pendidikan sudah terjadi reformasi. Agung menambahkan, kalau subsidi pemerintah lebih dari Rp 250 triliun, maka pemerintah tidak bisa menjalankan tugas-tugasnya untuk menyejahterakan rakyat, yakni memberikan pelayanan mutu pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. "Kalau subsidi tidak dicabut, kita khawatirkan kemampuan pemerintah drop," ujar Agung.Menurut Agung, pemerintah harus melakukan terobosan-terobosan baru berhubungan dengan penghematan BBM. Dia mengusulkan, selain penghematan yang kini diinstruksikan, pemerintah harus melakukan diversifikasi BBM, gas, batubara, dan energi lainnya.Pemerintah, kata Agung, juga harus memulai pembuatan teknologi nuklir. Dia mencontohkan Negara Iran. Disebutnya, Iran memiliki cadangan minyak lima juta barel per hari. Namun, negara itu tetap mengembangkan teknologi nuklir untuk menghemat energi BBM. "Jangan ditutup kemungkinan dengan nuklir. Perlu dipikirkan lagi," ungkapnya. (atq/)