Sihar Tanya Korupsi APBD Sumut ke Ijeck, Ungkit Pihak Ketiga

Medan - Cawagub Sumut Sihar Sitorus Pane menyinggung kasus korupsi yang melibatkan eks Gubernur Gatot Pujo Nugroho. Sihar bertanya kepada cawagub Sumut Musa Rajeckshah (Ijeck) agar kasus tersebut tidak terulang.

"Kasus korupsi massal di bawah Pak Gatot dikarenakan pinjaman pihak ketiga untuk menyuap DPRD guna memuluskan APBD dan perubahannya. Bagaimana Bapak Ijeck kelola APBD di Sumut agar kasus ini tak terulang?" kata Sihar dalam debat Pilgub Sumut di Santika Premiere Dyandra Hotel, Medan, Sumatera Utara, Sabtu (5/5/2018).

Baca juga: Saat Edy Ingin Terapkan Program Djarot Andai Jadi Gubernur Sumut

Ijeck berjanji akan mendorong transparansi anggaran dalam bentuk e-planning dan e-budgeting untuk mencegah praktik korupsi di Sumut. Ia menargetkan bersinergi hingga tingkat kabupaten/kota.

"Sistem pemerintahan bukan sistem manual, kita mau sistem IT terbangun dengan e-planning dan e-budgeting . Semua yang sudah disepakati DPRD Sumut bisa diawasi dan kita harapkan masyarakat bisa datang dan melihat ruang data di kantor gubernur. Semoga e-planning dan e-budgeting sinergi dengan kabupaten/kota supaya pelayanan masyarakat dalam perizinan bisa teratasi dengan baik dan korupsi tidak terulang," jawab Ijeck.

Baca juga: Djarot Tanya Soal Program Antikorupsi, Edy Bicara Soal Iman

Belum puas dengan jawaban Ijeck, Sihar kembali bertanya terkait hubungan antara eksekutif dan legislatif di Sumut. Termasuk dalam hal perencanaan, pembahasan, dan pengawasan APBD. Sebab, e-planning dan e-budgeting dinilai bisa saja tidak berjalan tanpa adanya pengawasan yang ketat terkait APBD.

"Saya tak sangka jawabannya sudah ada di visi-misi Djarot-Sihar. Bagaimana hubungan antara eksekutif dan legislatif di dalam ambil suatu keputusan dan juga jalankan perencanaan, pembahasan dan pengawasan APBD karena tanpa ini dilakukan dari bawah ke atas. Maka hal-hal yang dikatakan ke depan e-planning dan e-budgeting tak akan bisa terjadi. Bagaimana hubungan antara DPRD dan eksekutif dalam minimalisarisir korupsi?" terang Sihar.

Lantas, apa jawaban Ijeck?

"Kalau bagaimana eksekutif dan legislatif semua sudah ada aturan, apa pun yang ingin diputuskan pemerintah dirapatkan di DPRD. Kaitannya bagaimana tingkat desa, kecamatan, kabupaten, komunikasi harus terbangun Pemprov dengan Pemkot dan Pemkab. Sumut punya otonomi daerah, bukan seperti DKI. Kita berharap hadirnya Pemprov ke daerah bukan untuk membebani, tapi mengasih solusi," jelas Ijeck. (dkp/tor)