Saling Sindir Menhan vs Demokrat

Jakarta - Pernyataan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu memantik perdebatan. Ryamizard berbicara soal tentara yang baru masuk TNI namun sudah mengincar jabatan kepala daerah bahkan presiden. Partai Demokrat bereaksi.

Awalnya, Ryamizard berbicara pada pengarahan untuk para perwira dan komandan satuan di lingkungan Batalion Komando 467 Korpaskhas TNI AU, di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (4/5/2018) tadi. Dia mengingatkan agar para prajurit TNI selalu profesional dalam melaksanakan tugas.

Baca juga: Menhan: Jangan Baru Masuk TNI Sudah Ingin Jadi Gubernur-Presiden

"Jadi masuk tentara jangan sampai baru masuik, baru di tengah jalan, sudah berangan-angan pengin jadi apa, ini sudah rusak. Jadi bupati, gubernur, terakhir jadi presiden," kata Ryamizard.

Boleh saja menurutnya bila seorang serdadu menjadi pejabat publik. Namun jangan sampai serdadu itu yang minta-minta untuk dijadikan pejabat, kepala daerah, atau presiden.

Baca juga: Siapa yang Baru di TNI Mau Jadi Gubernur-Presiden, Pak Menhan?

"Jangan minta-minta. Itu nggak bener. Nah yang minta-minta itu siapa itu, tahu nggak? Ya pengemis. Tapi kalau dikasih, alhamdulillah," kata Ryamizard.

Menhan Ryamizard memberi arahan kepada perwira dan komandan satuan di Batalion Komando 467 Korpaskhas TNI AU (Samsdhuha Wildansyah/detikcom)

Entah siapa yang dia maksud sebagai pengemis politik itu. Dia tak menyebut nama atau pihak. Namun di suasana tahun politik ini, orang bisa menerka-nerka siapa gerangan yang disindir Ryamizard.

Baca juga: Menhan Bicara TNI Baru Jangan Mau Jadi Gubernur-Presiden, Ini Kata PD

Jenjang karier tentara memang panjang, mulai dari Tamtama, Tamtama Kepala, Bintara, Bintara Tinggi, Perwira Pertama, Perwira Menengah, hingga Perwira Tinggi. Sehingga bisa dibilang jika seorang prajurit belum mencapai posisi Perwira Tinggi maka dia masih di tengah jalan.

Partai Demokrat menanggapi. Partai ini punya satu sosok yang sudah beredar sejak Pilgub DKI 2017 hingga tahun politik jelang Pilpres 2019, yakni Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). AHY adalah politikus Demokrat yang berlatar belakang militer, jabatan terakhirnya adalah Komandan Batalyon Infanteri Mekanis 203/Arya Kemuning (AK), dengan pangkat terakhir adalah Mayor. Dia mundur dari TNI pada 2016 untuk berlaga menjadi cagub di Pilgub DKI 2017.

Baca juga: PD: Dulu Ryamizard Digadang-gadang Jadi Cawapres Jokowi tapi Gagal

Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, menduga pernyataan Ryamizard muncul dari fakta adanya junior purnawirawan Jenderal Angkatan Darat itu yang kini sedang moncer di bursa capres/cawapres.

"Saya tidak tahu apa motifnya, mungkin saja Pak Ryamizard juniornya lebih mentereng dalam persaingan capres/cawapres," kata Ferdinand kepada wartawan.

Baca juga: Duet Pilpres dengan Ryamizard? Ini Kata Jokowi

Ferdinand bahkan mengungkit masa lalu Ryamizard. Kata dia, Ryamizard pernah digadang-gadang menjadi cawapres Jokowi di Pilpres 2014, namun akhirnya tidak terealisasi.

Foto ilustrasi: Agus Yudhoyono dan Jokowi (Instagram AHY)

"Mungkin saja itu penyebabnya karena dulu nama Ryamizard ramai digadang-gadang jadi cawapres Jokowi tapi gagal," kata dia.

Dia menjelaskan, tak ada pelanggaran apabila tentara yang ingin berpolitik itu mundur dulu dari TNI. Dia menyarankan agar Ryamizard tak perlu memainkan isu ini.

Baca juga: Cerita Agus Yudhoyono Saat Harus Memilih Karier Militer atau Politik

"Jadi Pak Ryamizard sebaiknya tidak usah mengaduk-aduk perasaan tentara yang diperbolehkan oleh UU untuk berpindah pengabdian dari tentara menjadi politisi," kata Ferdinand.

Ferdinand menilai pernyataan Ryamizard tak bisa dilepaskan dari posisi Ryamizard sebagai pendukung Jokowi, kandidat capres petahana 2019. Pernyataan Ryamizard di depan prajurit TNI AU itu justru bisa dibilang sebagai langkah membawa urusan politik ke lingkungan TNI. Ini tidak pantas.

"Sesungguhnya Pak Ryamizard tidak perlu menyampaikan hal tersebut karena bentuk berpolitik ke dalam tentara," kata dia.

(dnu/imk)