"Saya meyakini itu pendapat pribadi. Saya tidak tahu apa motifnya, mungkin saja Pak Ryamizard juniornya lebih mentereng dalam persaingan capres/cawapres," kata Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, kepada wartawan, Jumat (4/5/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemudian, saat ini Ketua Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Pemenangan Pemilu PD itu digadang-gadang partainya menjadi 'the next leader'. Nama AHY bahkan santer terdengar di bursa cawapres Joko Widodo untuk Pilpres 2019.
Menurut Ferdinand, Ryamizard tak seharusnya mempersoalkan hal tersebut. Sebab, hak seorang prajurit untuk berpolitik telah terjamin dalam undang-undang. Syaratnya hanya satu: mundur dari kesatuan. Hal itu sudah dipenuhi oleh AHY.
"Ryamizard tentu paham dan mengerti bahwa UU mengatur jika seorang TNI-Polri ingin berpolitik karena memang diperbolehkan oleh UU," jelas Ferdinand.
"Yang penting mundur dari kesatuan, itu syaratnya. Jadi Pak Ryamizard sebaiknya tidak usah mengaduk-aduk perasaan tentara yang diperbolehkan oleh UU untuk berpindah pengabdian dari tentara menjadi politisi," imbuhnya.
Diberitakan, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu berpesan kepada para prajurit TNI agar tak buru-buru ingin jadi gubernur, bahkan presiden. Prajurit TNI, kata Ryamizard, harus profesional.
"Jadi masuk tentara jangan sampai baru masuk, baru di tengah jalan sudah berangan-angan pengen jadi apa, ini sudah rusak. Jadi bupati, gubernur, terakhir jadi presiden," kata Ryamizard di hadapan Paskhas TNI AU di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (4/5).
Sebetulnya tak masalah bagi seorang prajurit untuk bercita-cita jadi pejabat eksekutif. Tapi jangan sampai untuk mencapai posisi itu lalu meminta-minta.
"Jangan minta-minta, itu nggak bener. Nah yang minta-minta itu siapa itu, tau nggak? Ya pengemis. Tapi kalau dikasih, alhamdulillah," ujar dia.
(tsa/dnu)











































