DetikNews
Jumat 04 Mei 2018, 14:18 WIB

ICW Anggap Vonis Koruptor Rendah, Jaksa Agung: Jangan Dirata-rata!

Yulida Medistiara - detikNews
ICW Anggap Vonis Koruptor Rendah, Jaksa Agung: Jangan Dirata-rata! Jaksa Agung M Prasetyo/Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta - Jaksa Agung menilai putusan maupun tuntutan kasus korupsi tidak bisa dirata-ratakan, misalnya hasil penelitian ICW pada 2017 yang menyebut rata-rata vonis korupsi 2 tahun 2 bulan. Menurutnya setiap kasus memiliki pertimbangan putusan dan tuntutan yang berbeda.

"Saya hanya ingin menyampaikan kan ada komentar-komentar ya putusan atau tuntutan perkara korupsi itu rata-rata 2,2 tahun, ini setiap perkara itu berbeda-beda tidak bisa dirata-rata. Ada yang 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun ada juga yang 4 tahun 5 tahun karena pertama, jenis tindak pidananya beda," kata Jaksa Agung M Prasetyo, di Kejagung, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Pusat, Jumat (4/5/2018).



Ia mengatakan tiap kasus memiliki perbedaan dari segi pasal yang dilanggar. Selain itu tiap pasal yang dikenakan memiliki ancaman hukuman yang berbeda.

"Pasal-pasal yang mengatur tidak hanya satu, ada yang ancamannya maksimal 5 tahun, ada yang seumur hidup, bahkan sampai mati," kata Prasetyo.

Selain itu di tiap kasus memiliki pertimbangannya masing-masing misalnya berbeda motif, dan berbedanya jumlah kerugian negara. Menurutnya tidak bisa dipukul rata setiap perkara korupsi harus dihukum berat.



"Jadi semuanya kita lihat, termasuk jumlah kerugian negaranya juga nggak sama. Motifnya juga mungkin berbeda latarbelakangnya. Jadi setiap perkara ada pertimbangannya clemensinya ada. Hal yang memberatkan dan meringankan," ucarnya.

Saat ditanya apakah putusan dan tuntutan terhadap koruptor dapat memberikan efek jera. Prasetyo mengatakan jaksa menuntut tiap perkara sesuai bukti dan fakta. Ia menegaskan putusan dan tuntutan perkara tidak bisa di rata-ratakan.

"Kita tuntut sesuai dengan bukti, fakta dan perannya masing-masing kan ada. Jadi harus adil juga sesuai dengan faktanya. Jadi kembali saya katakan tuntutan dan putusan pengadilan terhadap perkara pidana korupsi nggak bisa di rata-rata. Kalau dipahami menilai rata rata, nggak tepat, ada yang sesuai ancaman di pasal bersangkutan," imbuhnya.

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengeluarkan hasil penelitian terhadap vonis terpidana kasus korupsi selama 2017 dari pengadilan tingkat pertama hingga kasasi maupun peninjauan kembali (PK). Hasilnya, rata-rata vonis pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa tipikor di tingkat pengadilan hanya 2 tahun 2 bulan penjara.

Anggota Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan, Lalola Easter, mengatakan data vonis ini dikumpulkan ICW sepanjang Januari-Desember 2017. Ada 1.249 perkara dengan 1.381 terdakwa dengan total pidana denda sebesar Rp 110.688.750 000 dan total pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp 1.446.836.885.499. Dalam hal ini, ICW melihat vonis pengadilan itu menguntungkan para koruptor.

"Untuk rata-rata vonis pada seluruh pengadilan itu masih rendah, sekitar 2 tahun 2 bulan. Untuk pengadilan negeri itu rata-rata 2 tahun 1 bulan, lalu untuk pengadilan tinggi itu ada 2 tahun 2 bulan, nah yang paling tinggi ada di Mahkamah Agung (MA) ada kecenderungan ketimpangan dengan rata-rata 5 tahun. Jadi keseluruhan untuk vonis pengadilan itu rata-rata 2 tahun 2 bulan," ujar Lola saat konferensi pers di ICW, Jl Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (3/5/2018).




(yld/rvk)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed