.webp)
JK hadir di Auditorium PTIK, Jalan Tirtayasa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (4/5/2018). JK mengatakan banyak konflik terjadi karena ketidakadilan.
"Tujuan negara kita sebagaimana dalam konstitusi kita ialah menyejahterakan rakyat kita yang adil. Itu hal-hal yang sangat esensial bagi kepolisian untuk memahami hubungan-hubungan seperti itu," ujarnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya JK menjelaskan terkait konsep negara demokrasi. Demokrasi bukanlah sistem bernegara terbaik karena banyak kekurangan. Bahkan, menurutnya negara paling demokrasi ternyata memilih peresiden dengan cara tidak demokrasi.
"Bagaimana memberikan kesejahteraan, tentu ukurannya banyak masalah ekonomi, tapi yang paling banyak masalah keadilan," tuturnya.
Dalam sejarah Indonesia, JK menyebut 11 konflik yang pernah terjadi karena ketidakadilan, 2 bersifat separatis, 1 bersifat ideologi. Seperti konflik PKI yang bersifat ideologi dan konflik RMS yang bersifat separatis.
Baca juga: Wapres JK Tutup Pertemuan Ulama Muslim Dunia |
"Konflik di Aceh, masalahnya ialah bahwa di Aceh mempunyai sumber ekonomi yang besar tapi tidak dinikmati masyarakat, maka timbullah konflik. Masalah Ambon, Poso itu masalah politik," jelasnya.
"Karena dulu daerah yang hampir seimbang agamanya zaman orde baru diatur secara baik. Kalau gubernurnya Islam, wakilnya Kristen, itu di orde baru diatur sedemikian rupa," imbuhnya.
Pasca orde baru, pemilihan kepala daerah yang pemeluk agamanya seimbang kemudian hasil pilkadanya tidak memuaskan. "Akhirnya terjadi ketidakpuasaan dan dalam waktu seminggu menjadi konflik agama," ungkapnya.
Dia mengatakan, konflik agama mudah dimanfaatkan oleh segelintir kelompok untuk kepentingannya. Karena ketika berbicara agama, orang akan membela agamanya. Konflik tersebut kemudian menimbulkan korban yang besar.
"Karena itu polisi menjadi taruhan menjaga ketertiban yang adil untuk semua komponen bangsa dan negara," tuturnya. (nvl/abw)
