Jokowi Akan Bertemu PM China, Apa Pesan PKS?

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan bertemu Perdana Menteri (PM) China Li Keqiang pekan depan. Apabila dalam pertemuan itu dibahas soal tenaga kerja asing, PKS berpesan agar kebijakan yang diambil haruslah pro rakyat.

"Persoalan TKA adalah persoalan yang sensitif dan memiliki dimensi cukup luas dan menjadi sorotan rakyat indonesia. Jika harus dibicarakan, presiden harus memastikan kebijakan yang ditawarkan adalah kebijakan yang tidak merugikan rakyat dan bangsa indonesia," kata Wasekjen PKS Abdul Hakim saat dihubungi, Kamis (3/5/2018) malam.

Baca juga: Jokowi Akan Bertemu PM China, Gerindra Khawatirkan Soal TKA

Abdul mengatakan, pertemuan Jokowi dengan Li Keqiang juga harus meyelesaikan persoalan hukum yang meliatkan kedua negara. Dia mencontohkan saat ini masih terjadi peyelundupan narkoba dari China menuju Indonesia.

"China harus dapat saling bahu-membahu mengatasi berbagai kejahatan transnasional, yang dalam beberapa hal melibatkan oknum warga negara China, seperti penyelendupan narkoba dan obat terlarang lainnya," imbuhnya.

Dia menambahkan, pembicaraan yang dilakukan nantinya harus bersifat komprehensif. Dia berharap Jokowi mampu mempertahankan prinsip-prinsip kedaulatan Indonesia dalam menjalin kerjasama dengan China.

"Presiden harus dengan sungguh-sungguh membicarakan hubungan kerjasama dan bilateral yang menjunjung kedaulatan negara masing-masing, beserta budaya dan aturannya, serta perundang-undangannya. Pembahasannya harus secara konprehensif, dengan memperhatikan prinsip-prinsip kedaulatan negara yang berdaulat," ujarnya.

Baca juga: PM China akan Bertemu Jokowi, Apa yang Dibahas?

PM China Li Keqiang dan Jokowi dijadwalkan bertemu pekan depan. Namun belum dipastikan apa saja yang akan dibahas dalam pertemuan itu. Isu-isu yang akan dibahas dalam pertemuan itu baru akan dirumuskan Jumat sore.

"Terkait dengan isu-isu yang disampaikan, yang menjadi perhatian Indonesia, ini baru akan dilakukan pertemuan khusus oleh Ibu Menteri besok. Melihat, ini kan rangkaian kegiatan (Menlu) cukup panjang," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Arrmanatha Nasir alias Tata di kantornya, Jalan Pejambon, Jakarta Pusat, Kamis (3/5/2018). (abw/rna)