Rayuan Maut Gerindra: Kursi Menaker untuk Buruh

Rayuan Maut Gerindra: Kursi Menaker untuk Buruh

Danu Damarjati - detikNews
Kamis, 03 Mei 2018 20:34 WIB
Presiden KSPI Said Iqbal disodorkan jadi Menteri Ketenagakerjaan Prabowo. (Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta - Partai Gerindra mesra dengan satu kelompok buruh, yakni Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Permintaan KSPI agar pemimpinnya kelak dijadikan menteri oleh Prabowo Subianto disambut rayuan maut.

Rayuan maut ini seolah mengunci mati cinta politik KSPI untuk Prabowo. Wakil Ketua Umum Fadli Zon menyanjung Presiden KSPI Said Iqbal sebagai sosok yang memang cocok menjadi Menteri Ketenagakerjaan (Menaker).

"Saya melihat dari dulu Saudara Said Iqbal ini adalah orang yang sangat kompeten," kata Fadli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/5/2018).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT



Alasannya, Iqbal menjabat organisasi PBB, yakni International Labour Organization (ILO). Fadli bahkan menilai Said Iqbal seharusnya menjadi menteri sejak dulu-dulu.

Rayuan Maut Gerindra: Kursi Menaker untuk BuruhWaketum Partai Gerindra Fadli Zon (Andhika Prasetia/detikcom)
"Karena dia membela kepentingan tenaga kerja, dia bisa memperbaiki kondisi tenaga kerja, dia bisa memperbaiki kondisi tenaga kerja, menciptakan lapangan kerja, dan sebagainya yang win-win solution," sanjung Fadli.

Presiden KSPI Said Iqbal memang dikenal sejak Pilpres 2014 mendukung Prabowo-Hatta. Iqbal juga pernah menjadi caleg PKS dari Riau. Iqbal pernah dinobatkan menjadi tokoh buruh terbaik dunia versi The Febe Elisabeth Velasquez Award (Serikat Pekerja Belanda, FNV) pada 2013.


Untuk konteks Pilpres 2019, Iqbal tak juga memalingkan muka dari Prabowo. Pada momentum Hari Buruh Internasional 1 Mei lalu, dia menggelar deklarasi dukungan dari KSPI untuk Prabowo. KSPI mengusulkan ke Gerindra, bila Prabowo nanti menjadi presiden, kader terbaik KSPI menjadi salah satu menteri di kabinet. Kader terbaik KSPI adalah presidennya sendiri, yakni Iqbal.

"Kami akan kawal terus karena ini bukan hanya kontrak politik, tapi meminta Prabowo agar kader terbaik kami jadi orang-orang terdekat di dalam kabinet untuk kawal kontrak politik yang kami lakukan. Entah itu Menaker atau Menko," ucap Ketua Harian KSPI Muhammad Rusdi di sekitar Patung Kuda, Jakarta, saat momentum May Day kemarin.


Deklarasi dukungan untuk Prabowo di Istora Senayan menyertakan kontrak politik berisi 10 poin yang berisi komitmen proburuh. Diharapkan, dengan kehadiran orang KSPI di kabinet Prabowo nanti, kontrak politik itu bisa terkawal dan terealisasi. Tentu saja bila satu syarat terpenuhi, yakni Prabowo menjadi Presiden RI.

PKS, satu partai politik pendukung Prabowo, menyambut baik deklarasi dukungan dari KSPI. PKS berpandangan kaum buruh bisa mendulang suara, apalagi KSPI juga punya jaringan sampai pelosok.

"Bukan mantap lagi, tapi mantep tenan (mantap sekali)!" kata Mardani saat berbincang, Selasa (1/5) kemarin.



PAN, satu partai yang meski berpotensi mendukung Prabowo tapi belum menentukan sikap pasti, berpandangan dukungan dari KSPI itu adalah bunga rampai demokrasi. Namun perkara Said Iqbal harus menjadi menteri, itu sangat tergantung Prabowo sendiri bila nanti dia menjadi presiden.

"Menteri kan hak prerogatif presiden. Yang menang siapa kan kita belum tahu. Tapi bahwa itu sebagai aspirasi, harus kita hormati juga," kata Wakil Ketua Umum PAN Taufik Kurniawan di kompleks parlemen, Senayan, Rabu (2/5) kemarin.

Rayuan Maut Gerindra: Kursi Menaker untuk BuruhKandidat capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto (Foto: dok. detikcom)
Parpol rival, yakni yang mendukung kandidat capres petahana Joko Widodo, juga turut memberikan tanggapan. Menurutnya, deklarasi dari KSPI itu sama saja memperalat kaum buruh untuk kepentingan politik jangka pendek. Seharusnya KSPI berfokus saja memperjuangkan hak-hak buruh.



"Silakan saja menyatakan dukungan, tapi jangan sampai memperalat kaum buruh, apalagi mengklaim seluruh buruh," kata Wasekjen PPP Achmad Baidowi, Rabu (2/5) kemarin.

PDIP sebelumnya juga berpendapat acara deklarasi KSPI itu telah mempolitisasi Hari Buruh Internasional, sama saja dengan tindakan yang tak sesuai tata krama.

"Oleh karena itu, mempolitisasi Hari Buruh tentu tidak sejalan dengan prinsip politik yang berkeadaban," kata politikus PDIP Andreas lewat pesan singkat, Selasa (1/5).

(dnu/imk)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads