DetikNews
Kamis 03 Mei 2018, 16:40 WIB

MA Didesak Periksa Hakim yang Anulir Vonis Rp 366 M Pembakar Hutan

Agus Setyadi - detikNews
MA Didesak Periksa Hakim yang Anulir Vonis Rp 366 M Pembakar Hutan Gedung MA di Jalan Medan Merdeka Utara (ari/detikcom)
Aceh - Pengadilan Negeri (PN) Meulaboh di Aceh Barat menyatakan putusan Mahkamah Agung (MA) atas PT Kallista Alam tidak bisa dieksekusi. Oleh sebab itu, majelis hakim yang terdiri dari Said Hasan, Muhammad Tahir dan T Latiful untuk diminta diperiksa.

"Ada dugaan pelanggaran di sini, di mana putusan Mahkamah Agung tidak dieksekusi selama bertahun-tahun oleh PN Meulaboh. Kami meminta Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) untuk turun dan memeriksa kasus ini," kata penggiat Gerakan Rakyat Aceh Menggugat (GeRAM), Harli Muin dalam keterangan kepada wartawan, Kamis (3/5/2018).

Aktivis GeRAM hari ini juga menggelar aksi di depan MAuntuk memprotes PN Meulaboh. Dalam aksinya, mereka meminta agar hakim Said Hasan yang memimpin sidang gugatan antara PT KA melawan KLHK diperiksa dan diskors.

"Karena secara kontroversial memberikan perlindungan hukum dan memutuskan tidak akan mengeksekusi denda yang harus dibayar oleh PT KA," jelas Harli.

Sementara itu, Ketua Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA) Farwiza Farhan, mengatakan, PT Kallista Alam telah dibuktikan bersalah berdasarkan undang-undang administrasi, pidana, dan perdata oleh majelis pengadilan dan Mahkamah Agung.

"Bila suatu Pengadilan Negeri bisa menentang putusan Mahkamah Agung, ini sangat tidak masuk akal. Tidak mengejutkan kalau sekarang banyak pengamat yang mempertanyakan motif di belakang putusan hakim PN Meulaboh dalam kasus ini, dan kami meminta ada investigasi khusus di sini," jelas Farwiza.


Kasus ini kembali menjadi perhatian setelah pada 13 April lalu, PN Meulaboh menyatakan menerima gugatan PT Kalista Alam. Hakim beralasan bahwa bukti koordinat yang salah yang diberikan KLHK pada kasus sebelumnya menjadi alasan bagi hakim eksekusi putusan terhadap PT KA.

Pada perkara ini, PT KA mengajukan gugatan terhadap KLHK, Ketua Koperasi Bina Usaha, Kantor BPN Provinsi Aceh, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Aceh. Hal ini dinilai berlawanan dengan putusan sebelumnya, di mana PN Meulaboh di Aceh Barat memerintahkan PT KA untuk membayar denda sebesar Rp 366 milyar.

Denda itu terdiri dari Rp 114,3 milyar sebagai kompensasi ke kas negara dan Rp 251,7 milyar untuk merestorasi 1.000 hektar lahan gambut yang terbakar dan hancur. Terkait putusan ini PT KA mengajukan banding pada tanggal 28 Agustus 2015 ke Mahkamah Agung. Namun MA menolak banding dan memerintahkan perusahaan tersebut untuk tetap membayarkan denda.

"Keputusan Pengadilan Negeri Meulaboh bertentangan dengan keputusan Mahkamah Agung yang menetapkan bahwa PT KA bersalah. Tentu saja ini menimbulkan preseden buruk untuk reputasi sistem hukum di Indonesia," kata penggiat Sumatran Orangutan Conservation Programme, Ian Singleton .

"Penetapan oleh MA tersebut membawa angin segar bagi hukum lingkungan di Indonesia, dan menjadi bukti bahwa negara ini komit untuk melawan perubahan iklim. Namun, jika semua itu bisa dengan mudah diubah oleh satu putusan kontroversial hakim PN, maka ini bisa menjadi kemunduran besar bagi hukum negeri ini," sambung Ian.

Sementara itu, Juru bicara GeRAM, Fahmi Muhammad, mengatakan, PN Meulaboh seharusnya melaksanakan eksekusi terhadap Putusan MA. Pihaknya menilai PN Meulaboh tidak memiliki dasar hukum untuk menunda pelaksanaan eksekusi putusan.

"Kami kaget mengetahui bahwa Ketua PN Meulaboh mengeluarkan Penetapan Perlindungan Hukum terhadap PT KA dengan No. 1/Pen/Pdt/eks/2017/Pn.Mbo. Kami melihat ini merupakan hal yang aneh," jelas Fahmi.

"Seharusnya, tidak ada gugatan baru yang dapat membenarkan pengadilan untuk menunda eksekusi keputusan. Dan juga koordinat yang melenceng akibat salah seharusnya tidak menjadi dasar justifikasi kerugian akibat kebakaran lahan yang disebabkan oleh PT KA," ungkap Fahmi.
(asp/asp)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed