"Seharusnya (soal UNBK) jangan sulit atau terlalu mudah sekali, itu kembali ke standardisasi soal nasional," ujar Taufik di Jakarta, Rabu (2/5/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tahun ini ada semacam aspirasi. Ada yang kesulitan jawab soal UNBK. Kita hanya mengharapkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait pertimbangan dengan kualifikasi soal," kata Taufik.
Ia mengingatkan pemerintah agar tidak terlalu sering mengganti kurikulum hanya karena situasi politik. Karena ia meyakini bahwa pendidikan nasional harus dikelola secara sinergis dan berkelanjutan, sehingga manfaat yang diperoleh dirasakan dalam jangka waktu yang panjang.
"Isu kekinian jangan mengubah pola kerja kementerian. Pola kerja pendidikan tidak bisa dinikmati 1-2 tahun, prosesnya panjang," ucap dia.
Sistem seleksi dan kurikulum, lanjut Taufik, tidak bisa diganti hanya gara-gara ganti menteri. "Tidak bisa pola pendidikan yang instan, tapi harus sinergis dan jangan kebijakannya berubah-ubah," tuturnya.
Sementara itu, terkait persoalan guru honorer yang kini belum selesai, pemerintah dituntut menyelesaikan itu secara bertahap. Semua isu terkait dengan pendidikan tidak bisa diselesaikan dengan sekejap, tetapi membutuhkan penanganan dari berbagai banyak pihak.
"Honorer K2 belum selesai, pemerintah harus lakukan kajian utuh. Pendidikan tidak bisa selalu mengedepankan aspek hanya semata-mata milenial," tutupnya. (nwy/ega)