PPP: Masih Banyak PR Pemerintah soal Kualitas Pendidikan

PPP: Masih Banyak PR Pemerintah soal Kualitas Pendidikan

Muhammad Idris - detikNews
Rabu, 02 Mei 2018 14:08 WIB
PPP: Masih Banyak PR Pemerintah soal Kualitas Pendidikan
Ketua Fraksi PPP DPR Reni Marlinawati (Dewi Irmasari/detikcom)
Jakarta - Hari ini, Rabu (2/5/2018), Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) diperingati bersama. Meski begitu, bidang pendidikan masih menyisakan sejumlah persoalan yang menjadi pekerjaan rumah (PR) pemerintah.

Menurut Ketua Fraksi PPP DPR, Reni Marlinawati, mengungkapkan persoalan yang mengemuka adalah kualitas tenaga pendidik yang tidak merata, sekolah belum ramah anak, serta akses sekolah bagi kelompok marjinal.

"Penelitian Right to Education Index (RTEI) mengungkapkan bahwa di sejumlah indikator tersebut, indeks pendidikan Indonesia pada tahun lalu masih di bawah Filipina, bahkan Ethiopia. Temuan ini harus menjadi perhatian semua pihak," kata Reni dalam keterangan tertulis, Rabu (2/5).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT


Dunia pendidikan Indonesia saat ini, menurut Reni, juga perlu penguatan pendidikan karakter anak didik. Penguatan karakter tersebut meliputi akhlak, moral, serta nasionalisme. Selama ini pendidikan karakter diperlihatkan dengan baik oleh lembaga pendidikan keagamaan, termasuk pesantren.

"Pendidikan berbasis keagamaan dan pesantren terbukti telah membantu kerja negara dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Oleh karenanya, kami senantiasa mendorong negara untuk menguatkan pendidikan keagamaan dan pesantren, baik melalui politik anggaran dan politik legislasi," tambah Reni.

Cara lain yang bisa dilakukan untuk memajukan pendidikan Indonesia, lanjutnya, adalah menguatkan pendidikan berbasis vokasi agar bisa memastikan penyiapan angkatan kerja yang siap pakai.


"Persoalan di lapangan soal lulusan SMK yang banyak tidak tertampung dalam dunia kerja, semestinya dapat diselesaikan dengan melakukan koordinasi lintas kementerian, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Ketenagakerjaan," pungkas Reni. (idr/ega)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads