"Kenapa dialog, karena pertimbangan suasana kondisi menjelang pilkada Maluku. Kedua, kondisi pertumbuhan ekonomi dan dunia usaha di Maluku perlu kita jaga," ujar Ketua KSBI Maluku Yehezkel Haurissa di Ambon, Selasa (1/5/2018).
Menurut Yehezkel, dunia usaha yang menyediakan lapangan kerja di Maluku lebih kecil daripada jumlah pencari kerja. "Ketiga, mau tunjukkan kepada dunia maupun di republik ini dan pada khususnya Maluku bahwa buruh di Maluku sangat profesional dan pekerja bukan asal kerja," ungkap Yehezkel.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Yehezkel mengungkapkan peringatan May Day tidak harus identik dengan unjuk rasa. Namun May Day identik dengan perayaan.
"Demo itu akhir dari sebuah perjuangan dan demo adalah senjata akhir dari pekerja untuk mengeksekusi sebuah perkara selain pengadilan jadi menjadi fun day," tuturnya.
Hasil dialog di Polda Maluku memunculkan 3 persoalan yang harus dihadapi buruh di Maluku. "Penetapan UMP 2019 nanti ketika menggunakan PP 78 dua poin saja. Melakukan perhitungan penetapan UMP, yaitu inflasi dan pertumbuhan ekonomi, maka kita tolak mati-matian," jelasnya.
"Kedua, kita akan lakukan semiloka untuk mendiskusikan mencari solusi menutupi kekosongan hukumnya itu. Ketiga, sistem kerja outsourcing," imbuhnya. (nvl/nvl)











































