Salah seorang perwakilan buruh Cilegon, Rudi Syahrudin mengungkapkan, pengawasan yang dilakukan pemerintah sangat pentig agar PHK sepihak dan upah tak sesuai UMK tak terjadi. Menurut Rudi, saat ini sistem pengawasan pemerintah terhadap pelaku industri dinilai masih lemah.
"Karena permasalahan itu sumbernya kalau pengawasnya tegas pasti kan jera, tapi kalau memang pengawasnya mandul ya pasti akan ada terus PHK," kata Rudi di sela-sela peringatan May Day di Cilegon, Selasa (1/5/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, pihak buruh juga meminta agar pengawasan terhadap tenaga kerja asing (TKA) juga diperketat. Cilegon, lanjut Rudi menjadi daerah yang cukup banyak TKA yang bekerja di berbagai perusahaan di Cilegon.
"Mengenai TKA yang di perusahaan-perusahaan yang melebihi, yang diatur dalam UU 13 itu banyak dilanggar juga, kontrol semua kan ada di pengawas," kata
(fjp/fjp)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini