.webp)
"Mari kita jadikan hari ini sebagai waktu untuk mengoreksi kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak proburuh, Perpres Nomor 20 Tahun 2018," kata Fadli Zon dalam sambutannya di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (1/5/2018).
"Setuju?" teriak Fadli Zon.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Fadli Zon menyebutkan pemerintah tidak memberikan lapangan pekerjaan yang dibutuhkan para buruh. Namun pemerintah malah menerbitkan perpres untuk tenaga kerja asing.
"Ketika masyarakat membutuhkan lapangan kerja, kenapa pemerintah justru mengeluarkan perpres ini? Lapangan kerja yang harusnya untuk penduduk lokal, masyarakat kita, sekarang harus diambil oleh buruh asing," kata Fadli.
Selain itu, Wakil Ketua DPR ini menduga pemerintah akan memperbolehkan dosen dan dirut BUMN dari tenaga kerja asing, sehingga masyarakat dianggap tidak ada oleh pemerintah.
"Saya hanya ingin mengatakan, untuk menyejahterakan Indonesia, sejahterakan dulu buruh-buruhnya. Jangan sampai apa yang terjadi, amanat konstitusi kita, bumi, air, dan kekayaan alam di dalamnya dikuasai negara untuk asing," jelas Fadli.
"Rakyat Indonesia bukan rakyat asing. Jadi mari kita koreksi peraturan-peraturan pemerintah yang tidak proburuh dan prorakyat. Kembalikan ke konstitusi karena itu jangan sampai nanti pada waktunya kita salah memilih pemimpin," imbuh dia.
(fai/fjp)
