Bawaslu Larang Buruh Kampanye Pemilu Saat May Day

Jakarta - Badan Pengawas Pemilu meminta peserta demo buruh tidak melakukan kegiatan politik pada Hari Buruh. Para buruh diharapkan tidak melakukan kampanye pilkada maupun pemilu.

"Bawaslu mengimbau kepada semua pihak yang hendak memperingati Hari Buruh besok, 1 Mei 2018, tidak melakukan kegiatan kampanye pilkada maupun pemilu," ujar anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar di kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (30/4/2018).

Fritz juga menghimbau buruh tidak memasukkan materi pilkada ataupun pemilu dalam orasi. Selain dalam materi orasi, materi pilkada dan pemilu dilarang dalam spanduk maupun poster yang dipakai dalam aksi buruh.

"Diimbau agar dalam penyampaian pendapat pada peringatan Hari Buruh 2018 tidak disisipi materi kampanye pilkada maupun pemilu. Materi yang dimaksud disampaikan dalam orasi terbuka maupun alat peraga, seperti spanduk, poster, ataupun selebaran," kata Fritz.

Ia mengatakan, dalam UU Pemilu, alat peraga kampanye pilkada dan pemilu berupa spanduk maupun poster harus melalui izin Komisi Pemilihan Umum. Alat kampanye yang berada di luar aturan KPU dianggap sebagai tindakan pelanggaran.

"UU Pemilu juga mengamanatkan, desain alat peraga kampanye pilkada dan pemilu harus mendapat izin KPU sehingga, apabila terdapat alat peraga selain itu, jelas merupakan pelanggaran undang-undang," tuturnya.

Baca juga: 1.525 Personel Gabungan Amankan May Day di Bekasi

Selain itu, Bawaslu berharap tidak terdapat kegiatan kampanye yang dilakukan dengan melakukan konvoi kendaraan serta intimidasi terhadap orang lain. Ia berharap peringatan Hari Buruh dapat dilakukan dengan tertib dan aman.

"Selain itu, UU tersebut melarang kegiatan kampanye dengan aktivitas konvoi kendaraan. Kampanye juga dilarang diisi dengan intimidasi terhadap orang lain dan mengganggu ketertiban umum," kata Fritz.

Baca juga: Jelang May Day, KSPI hingga Ratna Sarumpaet Soroti Perpres TKA

"Bawaslu berharap peringatan Hari Buruh dapat berjalan dengan aman, tertib, dan damai serta bebas dari kegiatan kampanye untuk pilkada maupun pemilu," tutupnya. (rvk/rvk)