PDIP-Jokowi Menanti Penjelasan Rini

Gibran Maulana Ibrahim - detikNews
Senin, 30 Apr 2018 21:00 WIB
Foto: Jokowi dan Rini (Agus Trimukti/Humas PLN)
Foto: Jokowi dan Rini (Agus Trimukti/Humas PLN)
Jakarta - Desakan agar Menteri BUMN Rini Soemarno menjelaskan rekaman kontroversial saat bercakap-cakap dengan Dirut PLN Sofyan Basir lewat telepon datang dari PDIP. Bak menyambut gayung, Presiden Joko Widodo secara halus meminta hal serupa ke Rini.

Percakapan viral yang dimaksud terkait proyek storage LNG di Bojonegara, Serang, Banten, yang akan dibangun PT Bumi Sarana Migas (BSM). Jokowi ingin semua hal yang terkait kontroversi percakapan itu jelas.

"Saya tidak mau komentar sebelum semuanya jelas," kata Jokowi soal rekaman antara Rini dan Sofyan Basir di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin (30/4/2018).


Rekaman tersebut sudah dibenarkan oleh Rini ataupun Sofyan. Keduanya kompak mengatakan rekaman itu tidak utuh.

"Pak Sofyan (Direktur Utama PLN) sudah jelas kalau itu adalah, apa namanya, kapan ya, saya juga udah nggak ingat kapan pembicaraan. Saya dengan Pak Sofyan membicarakan mengenai ada proposal untuk, apa namanya, storage gas yang kemudian minta offtake dari Pertamina, tapi kemudian minta offtake juga dari PLN, berarti kan kita menjadi punya risiko," jelas Rini di Karanganyar, Jawa Tengah, Minggu (29/4).

Sebelum Jokowi buka suara soal rekaman yang bikin heboh itu, PDIP selaku partai penguasa saat ini menyerang langsung Rini. PDIP, sambil mendesak Rini memberi penjelasan, salah satu elite mereka bahkan menyebut Rini merupakan menteri yang tidak taat kepada presidennya.

"Pak Jokowi sendiri saya tahu pasti sangat prihatin dengan kondisi tersebut. Karena ada menteri yang tidak taat perintah presiden yang sejak awal mengimbau agar BUMN betul-betul menjadi alat negara dalam menjalankan politik ekonomi negara, bukan politik ekonomi keluarga," kata Hasto di Seasons City, Tambora, Jakarta Barat.


Politikus PDIP Daryatmo Mardiyanto bahkan meminta Jokowi mengevaluasi Rini dari posisinya saat ini. Menurut dia, kecerobohan Rini bisa memperburuk citra pemerintah, termasuk berimbas ke Jokowi.

"Itu kan kewenangan prerogatif presiden, tapi kita harap kondisi terbaru jadi pertimbangan. Jangan sampai di tahun politik jadi tidak produktif. Itu harus jadi perhatian, kecerobohan seperti itu ada risiko terhadap citra pemerintahan, dalam hal ini presiden," urai anggota Komisi VII DPR itu.

Politikus PDIP lainnya, yakni Masinton Pasaribu, menganggap rekaman pembicaraan yang jadi viral itu bisa meresahkan. Ia meminta agar rekaman pembicaraan tersebut dibuka utuh.

"Pembicaraan utuhnya dibuka dong, konteks pembicaraannya seperti apa. Perdengarkan rekaman utuhnya sehingga konteks pembicaraannya jelas dan publik tidak menduga-duga," cetus Masinton.


Jauh sebelum rekaman pembicaraan yang jadi viral, PDIP beberapa kali 'menyerang' Rini. Melalui rekomendasi Pansus Angket Pelindo II, yang diketuai politikus PDIP Rieke Diah Pitaloka, Rini diboikot ke DPR. Selain itu, Pansus meminta Rini dicopot dari posisinya.

Pada awal 2016, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri sempat melontarkan kritik tajam soal BUMN dan menyinggung dukungan ke Pansus Pelindo II. Namun tak diketahui apakah Mega mendorong Jokowi mencopot Rini, yang sampai sekarang selamat dalam gonjang-ganjing reshuffle kabinet yang sudah berjalan 3 jilid.

"Konstitusi mengamanatkan pentingnya peran B-U-M-N adalah Badan Usaha Milik Negara. Milik negara, milik negara. Tapi beda yang terjadi saat ini, BUMN diperlakukan sebagai korporasi swasta, bisnis semata. Yang mengedepankan pendekatan business to business. Atas hal tersebut, PDIP memberi perhatian khusus guna meluruskan politik ekonomi BUMN melalui perubahan Undang-Undang tentang BUMN," papar Mega di arena Rakernas I PDIP di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (10/1/2016).

Di tengah desakan ini, kapan Rini akan menjelaskan konteks percakapannya dengan Dirut PLN ke Jokowi? (gbr/fjp)