Geger Rekaman Rini-Dirut PLN Berlanjut ke Pemanggilan DPR

Jakarta - Viralnya rekaman percakapan Menteri BUMN Rini Soemarno dan Dirut PLN Sofyan Basyir menjadi perhatian DPR. Kehebohan ini berlanjut ke babak berikutnya yaitu pemanggilan DPR.

Rekaman percakapan yang viral di media sosial itu sudah dibenarkan baik oleh Rini maupun Sofyan. Namun keduanya kompak mengatakan rekaman itu tidak utuh. Menurut Rini, percakapan itu sengaja dipotong sehingga seolah-olah percakapan itu terkait bagi-bagi fee. Padahal, menurut Rini, tak ada kepentingan apapun selain untuk BUMN baginya.

"Emang ada percakapan yang dipotong sedemikian rupa sepertinya ada proyek minta fee," kata Rini di Karanganyar, Jawa Tengah, Minggu (29/4/2018).

Baca juga: DPR Bakal Panggil Rini dan Bos PLN Soal Rekaman Percakapan Viral

Rini menyebut oknum yang menyebarkan obrolan itu adalah mereka yang tidak senang dengan Kementerian BUMN. Rini pun segera melaporkannya ke polisi.

"Ini dipotong-potong, saya lihat orang ada yang kurang happy dengan kita," kata Rini.

Senada dengan Rini, Sofyan Basir juga mengaku siap membawa kasus tersebut ke ranah hukum. Menurutnya, percakapan tersebut dilakukan pada akhir 2016. Dia pun mengaku sadar jika percakapan itu direkam.

"Kayaknya gitu, kami akan masuk ke ranah hukum. Kalau itu lempeng-lempeng aja (tidak dipotong) bagus," kata Sofyan di sela-sela rakor BUMN di de Tjolomadoe, Karanganyar, Sabtu (28/4).

Baca juga: Heboh Rekaman Rini-Dirut PLN, PDIP: Ada Menteri Tak Taat Presiden

Menurutnya, percakapan itu membahas investasi PLN dan Pertamina dengan perusahaan swasta di bidang penyediaan energi. Sofyan menilai potongan rekaman itu seakan-akan yang meminta saham adalah dia pribadi.

Hebohnya rekaman ini juga disoroti elite-elite politik. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto meyakini Presiden Joko Widodo prihatin dengan kejadian ini karena ada menteri yang tidak taat perintah presiden.

"Pak Jokowi sendiri saya tahu pasti sangat prihatin dengan kondisi tersebut. Karena ada menteri yang tidak taat perintah presiden yang sejak awal mengimbau agar BUMN betul-betul menjadi alat negara dalam menjalankan politik ekonomi negara bukan politik ekonomi keluarga," kata Hasto di Season City, Tambora, Jakarta Barat, Minggu (29/4/2018).

Baca juga: Polri Tunggu Laporan Terkait Bocornya Percakapan Rini-Dirut PLN

Penegak hukum juga diminta bergerak soal rekaman ini. Namun, Polri menegaskan masih menunggu adanya pelaporan dari pihak yang merasa dirugikan.

Di tengah kehebohan ini, Komisi VI DPR yang bermitra dengan BUMN berencana memperjelas duduk permasalahan. Caranya dengan memanggil Rini serta Sofyan.

"Setelah reses Komisi VI akan memanggil Dirut PLN dan Menteri BUMN untuk meminta klarifikasi rekaman tersebut," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR Inas Nasrullah dalam keterangan tertulis Minggu (29/4/2018).

Apa yang bakal digali DPR dari Rini dan Sofyan saat pemanggilan? Dan akankah keduanya hadir?

(imk/dhn)