DPR Desak Pemerintah Atasi Kelangkaan BBM

Jakarta - Ketua DPR RI Agung Laksono mendesak pemerintah secepatnya menanggulangi kelangkaan BBM. DPR juga mendesak pemerintah bertindak tegas pada pihak-pihak yang menjadi penyebab kelangkaan BBM."Karena kelangkaan BBM telah bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak," tegas Ketua DPR RI Agung Laksono dalam pidato penutupan masa persidangan IV tahun sidang 2004-2005, di Gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (8/7/2005).Menurut Agung, untuk mengurangi beban APBN karena terjadi kelangkaan BBM, pemerintah sebaiknya melakukan perubahan harga patokan minyak mentah.Patokan yang ada saat ini dinilai sangat berpengaruh terhadap stabilitas keuangan negara dalam APBN 2005. Seperi diketahui, APBN 2005 menetapkan asumsi harga minyak mentah sebesar U$ 45 per barel dengan nilai tukar rupiah sebesar Rp 8.900. Sementara itu,harga minyak dunia saat ini sudah menembus angka U$ 60 per barel dengan nilai tukar rupiah sebesar Rp 9.300 per U$ 1.Agung pun tak luput meminta permerintah tetap menjaga tingkat inflasi dengan tetap memacu pertumbuhan ekonomi. Menyinggung proses penegakan hukum di Indonesia, Agung meminta aparat penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, kepolisian dan Timtas Tipikor untuk selalu berkoordinasi. Alasannya agar penanganan pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara maksimal.Terkait soal Perpres No. 36/2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pmbangunan untuk kepentingan umum, Agung meminta pemerintah merevisi beberapa pasal perpres tersebut sesuai hasil rekomendasi Komisi I.Selain revisi, DPR juga meminta pemerintah untuk mempertimbangkan efekifitas keberadaan panitia pengadaan tanah serta aturan jaminan tidak adanya spekulasi harga tanah yang dilakukan oleh tim independen tanah.Banyaknya kasus gizi buruk, busung lapar, polio, muntaber dan beberapa penyakit lainnya yang melanda Indonesia akhir-akhir ini, Agung mengusulkanpengembangan pola asuh kesehatan bagi masyarakat miskin, menghidupkan Posyandu dan mengarahkan APBD untuk program kesejahteraan rakyat miskin. "Ini penting dilakukan agar tidak terjadi lost generation," tukasnya. (ism/)