RI-Timor Leste Kecewa Rekomendasi Komisi Ahli PBB

Jakarta - Pemerintah Indonesia dan Timor Leste mengaku kecewa dengan laporan Comission of Expert (COE/Komisi Ahli PBB). Laporan itu terkait kasus pelanggaran HAM di Timor Timur saat jejak pendapat tahun 1999. "Pada dasarnya Indonesia dan Timor Leste tetap akan terus bekerja berdasarkan konsepsi Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP), bukan atas rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh COE," tegas Menteri Luar Negeri (Menlu) Hasan Wirajuda didampingi Menlu Timor Leste Jose Ramos Horta usai pertemuan Komisi Bersama Tingkat Menteri di Gedung Deplu Jalan Pejambon, Jakarta Pusat, Jumat (8/7/2005).Pernyataaan bersama ini disepakati dalam pertemuan ketiga komisi bersama tersebut. Sebelumnya dalam laporan COE yang disampaikan Sekjen PBB Kofi Annan beberapa waktu lalu. Saat itu, Annan mengatakan, berdasarkan laporan COE yang dibentuk PBB, telah terjadi pelanggaran HAM berat di Timor Timur pada saat jajak pendapat.COE juga merekomendasikan untuk dibentuk pengadilan internasional untuk menyelesaikan kasus tersebut. Tetapi Indonesia dan Timor Leste menolak mentah-mentah rekomendasi tersebut."Saat ini saya dan Ramos Horta telah mendiskusikan sejumlah elemen teknis untuk merampungkan pembentukan KKP," tegas Hasan. Rencananya, KKP akan terdiri dari 10 orang anggota. Lima orang dari Timor Leste dan lima orang lagi dari Indonesia. Namun, baik Hasan maupun Ramos Horta enggan mengungkapkan siapa saja anggota dari masing-masing negara tersebut."Saya tidak dapat menyebutkan namanya sekarang, yang jelas orang tersebut adalah orang yang independen dan mempunyai integritas yang tinggi untuk menyelesaikan permasalahan ini," kata Ramos Horta.Hasan menambahkan, nantinya akan diusulkan lima anggota tetap dan tiga anggota cadangan untuk duduk di dalam KKP. Tetapi, kedelapan nama tersebut tidak perlu dimintai persetujuan dari DPR atau lembaga tinggi lainnya. "Nama-nama itu akan dikonsultasikan pada pihak Timor Leste, mereka adalah tokoh-tokoh yang punya integritas untuk menggali kebenaran. Akhir minggu depan rencananya akan kita serahkan kepada Presiden SBY untuk disetujui," tukas Hasan.Meski Hasan dan Ramos Horta tidak menyebutkan nama-nama tersebut, informasi yang diperoleh wartawan, nama praktisi hukum Adnan Buyung Nasution disebut-sebut termasuk salah satu nama yang akan diusulkan. (ism/)