Kamis 26 April 2018, 14:13 WIB
Maju Jadi Caleg, Eks Ketua KPU DKI Ungkit Isu SARA di Pilgub
Eks Ketua KPU DKI Sumarno (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -
Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Sumarno mengundurkan diri dari jabatan demi mencalonkan diri jadi calon anggota DPD RI. Salah satu alasannya adalah masih kurangnya pendewasaan politik masyarakat.
"Masih ada persoalan-persoalan seperti waktu pilkada kemarin, isu-isu SARA dan sebagainya, itu artinya pendewasaan politik masyarakat Jakarta memang harus terus-menerus dipacu. Sudah sangat baik, tapi masih harus terus-menerus ditingkatkan," kata Sumarno saat dihubungi detikcom, Kamis (26/4/2018).
Hal lain yang menjadi alasannya maju adalah ingin meningkatkan percepatan pembangunan Jakarta. Menurut Sumarno, infrastruktur demokrasi di Jakarta saat ini belum sepenuhnya berkembang.
"Saya kira saya sangat concern untuk akselerasi pembangunan di Ibu Kota Jakarta dan DPD bisa mengambil salah satu peran yang semacam itu, terutama bagi saya adalah pembangunan demokrasi," kata Sumarno
"Hal semacam ini harus terus dijaga. Saya kira infrastruktur demokrasi di Jakarta belum sepenuhnya berkembang seperti yang diinginkan," sambungnya.
Menurutnya, DPD bisa mengembangkan hal tersebut dengan bekerja sama dengan pemerintah. "Saya kira DPD bisa memerankan itu bekerja dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah, dengan DPR RI, dan seluruh stakeholder lainnya," ujar Sumarno.
Sumarno mengatakan surat pengunduran dirinya telah dikirimkan kepada KPU RI pada 20 April 2018. Surat tersebut juga telah disetujui dan ditandatangani Ketua KPU RI Arief Budiman pada 21 April 2018.
"Surat saya ke Ketua KPU RI tanggal 20 April, disetujui kalau tidak salah tanggal 21 April," kata Sumarno.
(imk/imk)
"Masih ada persoalan-persoalan seperti waktu pilkada kemarin, isu-isu SARA dan sebagainya, itu artinya pendewasaan politik masyarakat Jakarta memang harus terus-menerus dipacu. Sudah sangat baik, tapi masih harus terus-menerus ditingkatkan," kata Sumarno saat dihubungi detikcom, Kamis (26/4/2018).
"Saya kira saya sangat concern untuk akselerasi pembangunan di Ibu Kota Jakarta dan DPD bisa mengambil salah satu peran yang semacam itu, terutama bagi saya adalah pembangunan demokrasi," kata Sumarno
"Hal semacam ini harus terus dijaga. Saya kira infrastruktur demokrasi di Jakarta belum sepenuhnya berkembang seperti yang diinginkan," sambungnya.
Menurutnya, DPD bisa mengembangkan hal tersebut dengan bekerja sama dengan pemerintah. "Saya kira DPD bisa memerankan itu bekerja dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah, dengan DPR RI, dan seluruh stakeholder lainnya," ujar Sumarno.
Sumarno mengatakan surat pengunduran dirinya telah dikirimkan kepada KPU RI pada 20 April 2018. Surat tersebut juga telah disetujui dan ditandatangani Ketua KPU RI Arief Budiman pada 21 April 2018.
"Surat saya ke Ketua KPU RI tanggal 20 April, disetujui kalau tidak salah tanggal 21 April," kata Sumarno.
(imk/imk)
