Dua Aksi Demo Warnai Penutupan Masa Sidang IV DPR

Jakarta - Sidang paripurna DPR untuk menutup masa persidangan IV tahun sidang 2004-2005 diwarnai dua aksi demo. Aksi pertama menuntut DPR ikut menyelesaikan masalah kelangkaan BBM, aksi kedua menuntut pembentukan pengadilan ad hoc HAM untuk kasus Trisakti dan Semanggi I-II.Kelompok demonstran yang pertama menggelar aksi di gedung Nusantara III, kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Jumat (8/7/2005). Aksi diikuti sekitar 30-an aktivis Jaringan Sektor Informal Indonesia dan Masyarakat Peduli BBM. Dua elemen massa meminta pemerintah segera mengatasi masalah kelangkaan BBM dan mendesak DPR untuk turut serta dalam penyelesaian masalah ini. Mereka menyerahkan surat kuasa kepada Fraksi PDIP untuk melakukan advokasi terhadap kelangkaan BBM ini. Surat diterima Wakil Ketua F-PDIP Gayus Lumbuun yang kebetulan sedang menggelar jumpa pers di press room.Kelompok kedua, yang terdiri dari 30-an mahasiswa Universitas Trisakti, menggelar aksi di Gedung Nusantara II. Aksi digelar tepat di depan akses masuk ke ruang sidang paripurna Nusantara II, tempat sedang berlangsung rapat paripurna beragendakan penutupan Masa Sidang IV DPR.Massa menggelar spanduk bertuliskan "Cabut Rekomendasi DPR 1999-2004, Bentuk Pengadilan HAM Ad Hoc Kasus Trisakti-Semanggi I-II."Anggota F-PDIP DPR Permadi, yang menemui massa bersama dua koleganya, Suparlan dan Effendi Simbolon, menyatakan setuju dengan usulan mahasiswa. "Saya setuju karena saya yang pertama kali mengusulkan mencabut rekomendasi itu. Dan itu sudah disambut oleh Komisi III DPR," katanya.Ketika ditanya bagaimana sikap fraksi, Permadi menegaskan apa yang dinyatakannya adalah sikap pribadi. "Toh, cerminan fraksi-fraksi yang ada di Komisi III semuanya sudah sepakat," lanjutnya.Sekedar diketahui dalam rapat Komisi III mengenai pencabutan rekomendasi pansus, hanya F-PDIP yang tegas mengusulkan pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc. Sedangkan fraksi lain tidak tegas. (gtp/)