.webp)
Soni, sapaan karibnya, menyinggung soal program Nawacita Joko Widodo-Jusuf Kalla (JK) poin kedua. Menurutnya tata kelola pemerintah yang bersih akan terlaksana bila disokong oleh jajaran pejabat yang bersih.
"Kita sangat terkait dengan Nawacita yang kedua. Bahwa negara tidak absen di dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintaah yang seperti apa, yaitu kelolaan pemerintahan yang bersih terpercaya, efektif dan demokratis. Nah, ketika bicara bersih pikiran kita kita mewujudkan tata kelola yang bersih kok banyak OTT," kata Soni dalam amanatnya saat upacara HUT Otonomi Daerah ke-22 di Kemendagri, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (25/4/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Soni mengaku prihatin ada 87 kepala daerah yang tertangkap tangan korupsi. Banyaknya kepala daerah yang tertangkap tangan korupsi menunjukkan cermin tata kelola pemerintah yang tidak bersih.
"Bahwa 87 kepala daerah kena OTT dan ini memperhatinkan kita satu sisi tapi sisi lain adalah keberhasilan KPK dalam rangka menegakkan hukum. Apa tantangan kita? karena pemerintahan kita belum bersih kita betul karena masih ada yang OTT dan tidak sesuai dengan nawacita," ujar Soni.
 Foto:Upacara HUT Ditjen Otda di Kemendagri (Denita/detikcom) |
Dalam kesempatan yang sama, Soni juga meminta agar seluruh jajaran dapat mengeluarkan kebijakan yang memperkokoh otonomi Indonesia. Menurutnya, dari kebijakan itulah negara dapat berdiri sendiri.
"Ketika masuk ke sini tujuan utamanya adalah memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia, misalnya ketika Dukcapil. Ketika ada kebijakan di admin, di litbang itu dipikirkan, ini membahayakan NKRI apa tidak ini? Kalau membahayakan coret kalau memperkokoh dukung. Mendua apa memperkuat otonomi daerah atau memperlemah, kalau memperkuat didorong kalau memperlemah coret," ucap Soni.
(ams/jbr)
