Selasa 24 April 2018, 14:11 WIB
DPD Ingatkan Tumpang Tindih Data Pemilih Pilkada
Wakil Ketua DPD Darmayanti Lubis
Jakarta -
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Darmayanti Lubis, meminta pemerintah bisa menuntaskan masalah validitas data pemilih. Keabsahan data pemilih dinilai menjadi faktor penentu utama bagi keberhasilan pilkada di setiap daerah.
Untuk itu, Darmayanti menekankan kepada pemerintah agar validitas data pemilih itu jangan sampai diremehkan. Bahkan kalau perlu ditingkatkan demi terwujudnya stabilitas daerah selama pilkada berlangsung.
"Pemerintah harus menghindari tumpang tindih data pemilu karena tumpang tindih inilah yang seringkali menjadi kecurangan pelaksanaan pilkada,'' tegas Darmayanti dalam keterangan tertulis, Selasa (24/4/2018).
Hal tersebut disampaikannya saat Sidang Paripurna DPD RI Masa Sidang IV di Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Darmayanti mengungkapkan, pelaksanaan Pilkada di 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten di Indonesia adalah perhelatan pesta demokrasi yang luar biasa rentan dari instabilitas sosial. Perhelatan besar dan mahal ini, kata dia, pasti membutuhkan sinergi seluruh stakeholder yang ada demi terpilihnya pemimpin daerah yang berintegritas pribadi tinggi.
''Untuk itu, pemerintah kami minta mampu meningkatkan kualitas persiapan mereka dalam menyelenggaakan pesta demokrasi ini," ujar Darmayanti.
Dalam kesempatan tersebut, dia juga meminta kepada seluruh anggota DPD untuk lebih serius memberikan perhatian terhadap dinamika dan gejolak sosial yang semakin meningkat tajam menjelang tahun politik 2019.
''Kita semua adalah wakil rakyat yang dipilih oleh daerah masing-masing. Karena itu kita harus punya perhatian lebih terhadap keamanan dan stabilitas daerah masing-masing menjelang tahun politik yang memanas ini,'' jelas Darmayanti.
Selain itu, dalam sidang Paripurna tersebut, hal lain yang menjadi sorotan DPD RI adalah netralitas Aparatur Sipil Negeri (ASN). ASN harus mampu menjaga integritas dan netralitas dalam seluruh rangkaian agenda Pilkada, sekaligus menghindarkan timbulnya kecurigaan masyarakat. Pemilu yang tidak akuntabel pada gilirannya akan melahirkan keresahan politik dan sosial.
Menurutnya, DPD RI memaklumi bahwa tidak mungkin semua tugas berat itu dilaksanakan oleh pemerintah. Untuk itulah, selaku Wakil Ketua DPD RI, Darmayanti meminta kepada semua anggota DPD RI yang kembali ke daerah dalam rangka reses, dapat menjalin sinergi mendalam dengan pemerintah daerah dalam mengamankan pilkada dan menurunkan suhu politik yang memanas menjelang tahun politik kali ini.
"Keberhasilan pelaksanaan Pilkada kali ini dapat menjadi barometer kesiapan pemerintah pusat menghadapi pemilu 2019," pungkas Darmayanti.
(idr/nwy)
Untuk itu, Darmayanti menekankan kepada pemerintah agar validitas data pemilih itu jangan sampai diremehkan. Bahkan kalau perlu ditingkatkan demi terwujudnya stabilitas daerah selama pilkada berlangsung.
"Pemerintah harus menghindari tumpang tindih data pemilu karena tumpang tindih inilah yang seringkali menjadi kecurangan pelaksanaan pilkada,'' tegas Darmayanti dalam keterangan tertulis, Selasa (24/4/2018).
Baca juga: DPD Soroti Ini di Tahun Politik |
Darmayanti mengungkapkan, pelaksanaan Pilkada di 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten di Indonesia adalah perhelatan pesta demokrasi yang luar biasa rentan dari instabilitas sosial. Perhelatan besar dan mahal ini, kata dia, pasti membutuhkan sinergi seluruh stakeholder yang ada demi terpilihnya pemimpin daerah yang berintegritas pribadi tinggi.
''Untuk itu, pemerintah kami minta mampu meningkatkan kualitas persiapan mereka dalam menyelenggaakan pesta demokrasi ini," ujar Darmayanti.
Dalam kesempatan tersebut, dia juga meminta kepada seluruh anggota DPD untuk lebih serius memberikan perhatian terhadap dinamika dan gejolak sosial yang semakin meningkat tajam menjelang tahun politik 2019.
''Kita semua adalah wakil rakyat yang dipilih oleh daerah masing-masing. Karena itu kita harus punya perhatian lebih terhadap keamanan dan stabilitas daerah masing-masing menjelang tahun politik yang memanas ini,'' jelas Darmayanti.
Selain itu, dalam sidang Paripurna tersebut, hal lain yang menjadi sorotan DPD RI adalah netralitas Aparatur Sipil Negeri (ASN). ASN harus mampu menjaga integritas dan netralitas dalam seluruh rangkaian agenda Pilkada, sekaligus menghindarkan timbulnya kecurigaan masyarakat. Pemilu yang tidak akuntabel pada gilirannya akan melahirkan keresahan politik dan sosial.
Menurutnya, DPD RI memaklumi bahwa tidak mungkin semua tugas berat itu dilaksanakan oleh pemerintah. Untuk itulah, selaku Wakil Ketua DPD RI, Darmayanti meminta kepada semua anggota DPD RI yang kembali ke daerah dalam rangka reses, dapat menjalin sinergi mendalam dengan pemerintah daerah dalam mengamankan pilkada dan menurunkan suhu politik yang memanas menjelang tahun politik kali ini.
"Keberhasilan pelaksanaan Pilkada kali ini dapat menjadi barometer kesiapan pemerintah pusat menghadapi pemilu 2019," pungkas Darmayanti.
(idr/nwy)
