Ketua MPR Dukung Mantan Anggota GAM Ikut Pilkada Asal....

Jakarta - Mengakui NKRI. Itulah harga mati bagi mantan anggota GAM jika ingin berpartisipasi dalam pilkada."Kalau mereka ikut pilkada nggak masalah asal dalam kerangka NKRI," kata Ketua MPR Hidayat Nurwahid di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (7/7/2005).Sepuluh parpol sepakat mencalonkan mantan GAM dalam pilkada di NAD pada tahun 2005-2006. Hal ini dilakukan dengan catatan GAM menyelesaikan perundingan dengan pemerintah secara damai. Kesepuluh parpol itu adalah Golkar, PPP, PKB, PAN, PBR, PD, PKS, PBB, PDK, dan PKPI. Kesepakatan ini dicapai pada Rabu (6/7/2005) di kediaman Wapres Jusuf Kalla, Jl Diponegoro, Jakarta, Rabu (6/7/2005) malam. Menurut Hidayat, peserta rapat sepakat menolak adanya partai lokal. "Pencalonan itu tidak bicara pada GAM atau bukan. Pencalonan itu hak warga negara. Tetapi catatannya harus dalam kerangka NKRI dan mengakui UU," tegas mantan ketua umum PKS ini.Hal senada disampaikan Ketua Komisi I DPR RI Theo L Sambuaga. "Wajar-wajar saja GAM ikut pilkada. Komisi I dari dulu sudah mendukung penyelesaian damai di Aceh asal dalam kerangka NKRI," ujar politisi Golkar ini.Ketua FPDIP Tjahjo Kumolo mengingatkan pemerintah agar pencalonan mantan GAM dalam pilkada tidak dijadikan bargaining dalam perundingan damai di Helsinki."Kalau GAM ikut pilkada harus dalam kerangka NKRiIdan melalui kesepakatan damai," imbuhnya. (aan/)