"Dia melakukan kampanye terselubung menggunakan uang negara. Jadi enggak boleh lah itu, dan harus dihentikan," kata Fadli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/4/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia kemudian mengaitkan hal ini dengan bagi-bagi sembako Jokowi di Sukabumi, Jawa Barat yang sempat viral beberapa waktu lalu. Fadli juga mengaitkan dengan program sertifikasi tanah Jokowi.
"Saya sih sudah melihat bahwa ada kesan seperti itu. Masa presiden misalnya membagi-bagi sembako, masa presiden membagi-bagi langsung ke rakyat. Bahkan patut diduga pembagian sertifikat yang secara hampir di setiap tempat itu, menurut saya juga bukan cara yang sesuai dengan protap yang pada umumnya," jelas Waketum Gerindra itu.
Pembahasan soal tas sembako Jokowi ini ramai di media sosial Twitter dan Facebook. Informasi soal tas sembako ini berasal dari situs LPSE Kemenkeu.
Di laman lpse.kemenkeu.go.id, tercantum informasi soal lelang 'Pengadaan Tas Sembako Bantuan Presiden' dengan kode lelang 23246011. Pengadaan ini ada di bawah Kementerian Sekretariat Negara, satuan kerja Istana Kepresidenan Jakarta.
Nilai pagu paket Rp 3.000.000.000 dengan nilai harga perkiraan sendiri (HPS) paket Rp 600.000.000. Anggaran ini bersumber dari APBN. (tsa/imk)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini