TNI Tak Ingin Campuri Pencalonan Mantan GAM di Pilkada

Jakarta - KSAD Jenderal TNI Djoko Santoso tidak mempermasalahkan kesepakatan 10 parpol untuk mencalonkan mantan GAM dalam pilkada di NAD. Ia menilai itu bukan urusan TNI."Itu proses politik yang dilakukan pemerintah dengan parpol. Silakan saja, TNI AD tidak memiliki kewenangan masuk ke wilayah itu," ujar KSAD usai penutupan Kursus Singkat Angkatan XIII Lemhannas di Gedung Lemhannas, Jl. Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (7/7/2005).Sekadar diketahui, Rabu malam (6/7/2005), Wapres Jusuf Kalla menggelar pertemuan dengan tokoh-tokoh nasional di kediamannya, Jl. Diponegoro, Jakarta. Hadir dalam pertemuan, Presiden SBY, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu, dan sejumlah pimpinan parpol.Dalam pertemuan itu disepakati ikut sertanya mantan GAM dalam pilkada di NAD tahun 2005-2006. Kesepakatan ini akan direalisasikan dengan catatan GAM bersedia menyelesaikan perundingan secara damai dengan pemerintah.Soal kekhawatiran ikutnya anggota GAM dalam pilkada, TNI AD, kata KSAD, akan melihat dulu hasil pilkada di NAD. "Angkatan Darat kan tugasnya hanya melatih dan menyiapkan pasukan untuk operasi yang akan dilakukan Mabes TNI. Jadi apa yang ditanyakan soal pertemuan pemerintah dan tokoh parpol itu suatu proses politik," tegas KSAD lagi.Apakah TNI akan mengajukan sejumlah syarat? KSAD menolak mengomentari hal itu. "Itu bukan kewenangan TNI," tegasnya. Terkait penarikan pasukan nonorganik di Aceh, KSAD mengatakan, hal itu merupakan keputusan politik pemerintah sebab keberadaan pasukan TNI di Aceh juga atas keputusan politik pemerintah. "Jadi penarikannya juga atas keputusan politik pemerintah," katanya. (umi/)