Pemerintah Tak Khawatir Risiko Tolak Hasil Komisi Ahli PBB

Jakarta - Komisi Ahli PBB meminta pemerintah menggelar pengadilan ulang kasus HAM Timor Timur. Namun, pemerintah menolak permintaan itu. Pemerintah tidak khawatir adanya risiko atas penolakan itu."Setiap keputusan pasti ada risiko. Dan pada akhirnya keputusan nasional yang harus dikedepankan," kata Menlu Hassan Wirajuda usai acara penutupan kursus singkat angkatan XIII Lemhannas di Gedung Lemhannas, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (7/7/2005). Menurutnya, sebelum komisi ahli itu terbentuk, pemerintah RI dan Timor Leste sudah membuat kesepakatan. Kasus pelanggaran HAM diselesaikan melalui Komisi Kebenaran dan Persahabatan. "Kita patut bangga bisa memutuskan sendiri dengan Timor Leste karena itu pilihan yang tidak mudah," tukas Hassan.Ia menambahkan, komisi ini dibentuk karena pemerintah dan Timor Leste sepakat menutup sejarah kelam di masa lalu. "Kita harus melangkah ke depan maka dibentuklah rekonsiliasi," ujarnya. Apalagi, Indonesia juga sudah mengadili para pelaku pelanggaran HAM. "Untuk proses peradilan sendiri, kita sudah mencoba dengan keunggulan dan kelemahannya," tandas diploma ini.Sebelumnya, Komisi Ahli PBB menilai Pengadilan ad hoc HAM Timtim tidak kredibel. Alasannya, tidak memenuhi standar internasional. Untuk itu, Komisi Ahli mengusulkan dibentuknya peradilan internasional. (ton/)