Lemhannas: Pasukan Organik TNI di Aceh Harus Diperkuat

Jakarta - Pemerintah kemungkinan harus menarik pasukan TNI non-organik di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) sebagai pelaksanaan hasil perundingan pemerintah RI dan GAM di Helsinki, Finlandia. Jika itu terjadi, pemerintah harus memperkuat pasukan organik di NAD.Pernyataan ini disampaikan Gubernur Lemhannas Ermaya Suradinata menanggapi rencana penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antar pemerintah RI dan GAM yang di antaranya mengenai penarikan pasukan TNI dan penghentian konflik secara permanen."Soal penarikan pasukan nonorganik di Aceh, melihat kondisi keamanan di Aceh, tentunya pasukan organik di sana diperkuat. Tidak mungkin tidak diperkuat," kata Ermaya usai penutupan kursus tingkat angkatan ke-13 Lemhannas di Gedung Lemhannas, Jl. Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (7/7/2005).Menurut Ermaya, yang harus diperkuat adalah pasukan organik mulai dari Koramil, Kodim, batalyon, sampai Korem. "Tetapi cukup atau tidak hanya dilakukan pasukan organik, tentunya harus dilihat dari indikator-indikatornya. Mengenai hal ini silakan tanya ke Panglima TNI dan Kapolri," katanya.Pasukan organik harus diperkuat untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat Aceh. Sebab pemerintah punya komitmen yang tinggi agar rakyat di Aceh memiliki rasa aman, damai, dan bisa bekerja. "Jadi, dengan kondisi Aceh yang masih ada gangguan, artinya perhatian pemerintah masih menjadi prioritas di sana. Bukan berarti selama perundingan itu perhatian terhadap rasa aman dikurangi juga. Itu tetap," ujar Ermaya.Ermaya juga menyampaikan penilaiannya bahwa Presiden SBY dan Wapres Jusuf Kalla punya perhatian yang luar biasa soal penyelesaian Aceh. "Seperti melakukan dialog. Tetapi dialog itu harus dalam konteks NKRI," demikian Ermaya Suradinata. (gtp/)