NasDem: Pembentukan Pansus Tenaga Kerja Asing Jangan Ujug-ujug

Jakarta - Penolakan Perpres Tenaga Kerja Asing (TKA) yang diterbitkan Presiden Joko Widodo berujung wacana pembentukan Pansus di DPR. Ketua DPP Nasdem Irma Suryani Chaniago mengatakan pembentukan pansus tak boleh tiba-tiba alias ujug-ujug.

"Pembentukan pansus itu harus jelas kenapa dibentuk, siapa saja yang setuju membentuk. Bukan pimpinan DPR yang memutuskan," kata Irma lewat pesan singkat, Kamis (18/4/2018) malam.

Baca juga: Komisi IX akan Panggil Kemenaker Soal Perpres Tenaga Kerja Asing

Irma menyebut sebagai tim pengawas dia menyarankan agar Komisi IX mengundang menteri terkait untuk meminta penjelasan. Sehingga setelah terang baru mengambil keputusan.

"Saya sebagai anggota tim was menyarankan agar tim was undang menteri RDP (Rapat Dengar Pendapat,red) agar masing masing tidak menafsirkan sendiri-sendiri isi perpres tersebut. Setelah ada hasil atas penjelasan menaker baru kemudian ambil keputusan seperti apa tindaklanjutnya. Jadi nggak ujug-ujug bikin pansus tanpa alasan yang jelas," tegasnya.

Baca juga: Dukung Pansus TKA, Gerindra: Tenaga Kerja Kita Perlu Dilindungi

Sebelumnya, wacana pembentukan pansus dilontarkan oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Fadli berpendapat penerbitan perpres tersebut salah arah dan tidak memihak tenaga kerja lokal. Dia menegaskan kebijakan Jokowi ini perlu dikoreksi.

"Jadi, bila perlu, nanti kita usulkan untuk dibentuk pansus mengenai tenaga kerja asing, agar lebih punya taring. Bahaya sekali jika pemerintahan ini berjalan tanpa kontrol memadai," kata Fadli lewat Twitter.

Baca juga: Golkar Nilai Pansus Tenaga Kerja Asing Hanya Bikin Gaduh

Gayung bersambut, dukungan datang dari kolega Fadli, Fahri Hamzah. Dia menduga ada pelanggaran UU di polemik tenaga kerja asing.

"Memang apabila satu keputusan pemerintah diduga telah melakukan pelanggaran undang-undang, level dari pengawasannya itu bukan hak bertanya biasa atau interpelasi," ujar Fahri kepada wartawan, Kamis (19/4/2018).

"Kalau hak bertanya adalah hak individual anggota, kalau hak interpelasi adalah hak pertanyaan tertulis lembaga. Tetapi, karena diduga ini levelnya adalah pelanggaran undang-undang, pansus angket untuk menginvestigasi diperlukan," terang Fahri.

Baca juga: Penjelasan Lengkap Menaker soal Polemik Perpres Tenaga Kerja Asing

(ams/imk)