Hadapi Krisis BBM, SBY Minta Masukan Cendekiawan

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta para cendekiawan, ekonom, dan praktisi memberi masukan menyusul krisis Bahan Bakar Minyak (BBM). SBY perlu rumusan kebijakan diversifikasi dan konservasi energi nasional terkait naiknya harga minyak dunia. "Sepanjang itu tidak menyulitkan atau membebani rakyat kecil, semua harus saya dengar. Saya bertanggung jawab melakukan analisis mendalam untuk menetapkan langkah terbaik nanti," kata Presiden usai rapat konsultasi dengan pimpinan lembaga-lembaga tinggi negara, di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (6/7/2005).Melonjaknya harga minyak dunia ke level tertinggi sepanjang sejarah saat ini membawa implikasi serius dan fundamental pada APBN di masa-masa mendatang. Pemerintah harus merevisi pos penerimaan dan belanja negara untuk subsidi BBM, alokasi anggaran pembangunan sektor lain dan pengembangan kebijakan transportasi. Dengan harga US$ 60 per barel, pemerintah harus mengeluarkan subsidi BBM tahunan sebesar Rp 130 triliun. Dengan terlampauinya kuota suplai BBM sebesar 59,6 juta kilo liter untuk memenuhi permintaan masyarakat, subsidi naik menjadi Rp 150 triliun. Pembayaran subsidi ke Pertamina itu tak bisa ditunda karena akan mengganggu persediaan cadangan BBM nasional seperti yang terjadi dalam dua minggu terkahir. Konsekuensinya, anggaran untuk sektor-sektor lain akan terpangkas. Dikhawatirkan pemangkasan anggaran ini akan mempengaruhi kegiatan pembangunan ekonomi nasional yang telah ditargetkan."Saudara bisa bayangkan 25 persen APBN 2005 yang nilainya Rp 491,8 triliun terserap untuk subsidi BBM," kata SBY. (iy/)