Hemat BBM Harus Dimulai dari Presiden SBY dan Kabinet

Jakarta - Stok premium kosong di sejumlah daerah. Harga premium eceran di daerah-daerah tertentu melambung tinggi. Bagaimana tidak panik? Tapi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengimbau masyarakat untuk tidak panik dan bisa menghemat BBM. Agar imbauan ini efektif, sebaiknya hemat BBM ini dimulai dari Presiden SBY dan jajaran kabinetnya. Anggota Komisi VII DPR Tjatur Sapto Edy saat berbincang-bincang dengan detikcom, Rabu (6/7/2005), menyambut baik imbauan Presiden SBY di tengah-tengah kelangkaan BBM, terutama premium di sejumlah daerah. "Tapi, imbauan ini akan efektif bila penghematan BBM ini dimulai dari Presiden SBY sendiri," kata dia. Untuk memberi contoh penghematan BBM, Presiden dan jajaran kabinetnya bisa memberikan tindakan kongkret. Antara lain yang bisa dilakukan Presiden yaitu dengan memerintahkan penggantian mobil-mobil pengawal Presiden yang lebih berhemat energi. "Sekarang ini, mobil-mobil pengawal itu kan BBM-nya 1 liter untuk 5 KM (1:5). Gantilah sementara dengan mobil 1:10 misalnya," ungkap dia. Hal yang sama juga perlu dilakukan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dan para menteri. Bahkan, para menteri yang selama ini masih menggunakan mobil pribadi dengan BBM yang boros, perlu juga segera berganti mobil dinasnya yang resmi, Toyota Camry. Para pejabat dan orang kaya juga perlu berhemat dengan tidak menggunakan motor-motor besarnya, seperti Harley Davidson. "Ini perlu dilakukan pemerintah dan pejabat negara agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah naik," ungkap anggota DPR dari Fraksi PAN ini. Kelangkaan BBM Mengenai kelangkaan BBM yang terjadi di daerah-daerah, Tjatur melihat, hal itu disebabkan dua hal. Pertama, masalah teknis. "Ini karena keterlambatan pasokan dari kapal-kapal pengangkut BBM. Di Bengkulu misalnya, kapal tidak bisa menepi, karena pelabuhan rusak," ujar dia. Kedua, tidak ada standard operating procedure (SOP) pencairan dana dari pemerintah ke Pertamina. Saat Pertamina masih punya uang, untuk mengimpor minyak, Pertamina bisa menalangi terlebih dulu. "Tapi, sekarang uang Pertamina sudah habis. Sementara Depkeu belum bisa mengucurkan uang, karena belum ada audit," ungkap dia.Masalah ini akan selesai, kata Tjatur, bila Menteri BUMN, Menteri Keuangan, Menteri ESDM, dan Pertamina bisa duduk satu meja. "Saya setuju dengan Kwik. Untuk menyelesaikannya, mereka-mereka itu hanya perlu duduk lima menit saja," kata dia. Mengenai kelangkaan premium di Kupang, menurut Tjatur, berdasarkan informasi dari pemerintah, kelangkaan itu lebih disebabkan karena kapal pengangkut BBM tidak bisa masuk Kupang. Sebab, pelabuhan Kupang mengalami pendangkalan. (asy/)