Fraksi PKS Tolak Kenaikan Tunjangan Operasional DPR

Jakarta - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR menolak rencana kenaikan tunjangan operasional anggota DPR RI. FPKS merupakan fraksi pertama yang menolak kenaikan tersebut. Siapa menyusul? "FPKS menolak karena itu perintah partai. Itu garis perjuangan," kata Soeripto sebelum mengikuti sidang Komisi I DPR melakukan fit and proper test calon Duta Besar (Dubes), di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/7/2005).Kenaikan tunjangan operasional DPR tidak tepat dilakukan karena masyarakat masih diterpa krisis. Selain itu banyak penyakit seperti busung lapar, muntaber dan polio yang melanda masyarakat. "Kenaikan nggak tepat timing-nya sekarang. Kita lihat di daerah-daerah banyak sekali pengangguran," kata Soeripto. Partai bisa menempuh jalur iuran dari anggota maupun simpatisan untuk memenuhi tunjangan operasional ke lapangan. Partai tidak perlu mendorong anggotanya di DPR tidak meminta kenaikan tunjangan. Ditegaskan Soeripto, keberadaan anggota DPR bukan untuk mengejar gaji tapi untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. "Kalau bicara soal gaji itu tak ada yang ideal. Tapi sekali lagi kita di sini bukan untuk mengejar gaji. Tapi untuk berjuang untuk rakyat," kata Soeripto. (iy/)