DetikNews
Selasa 17 April 2018, 10:05 WIB

Belum Masuk DPT, Warga Diminta Lapor Bawaslu Riau

Chaidir Anwar Tanjung - detikNews
Belum Masuk DPT, Warga Diminta Lapor Bawaslu Riau Ilustrasi (dok.detikcom)
Pekanbaru -
Masyarakat Riau yang belum masuk daftar pemilih sementara (DPS) atau daftar pemilih tetap (DPT) dipersilakan melapor ke Bawaslu. Bila sudah melapor, nantinya akan direkomendasikan ke KPU Riau.
"Kita sekarang membuka posko pengaduan terkait pilkada di Riau. Bagi masyarakat yang belum masuk DPS dan DPT, silakan lapor ke Bawaslu atau Panwas di setiap kabupaten dan kota di Riau," kata Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan Lubis dalam perbincangan dengan detikcom, Selasa (17/4/2018).
Rusidi menjelaskan pihaknya ingin menampung pengaduan warga yang belum masuk DPS dan DPT menjelang Pilgub Riau 27 Juni 2018.
Bentuk pengaduan tersebut, sambungnya, warga bisa mendatangi Panwas di setiap kabupaten dan kota yang ada di Riau. Caranya, warga bisa membawa KTP elektronik yang asli dan menyerahkan fotokopinya untuk ditunjukkan kepada Panwaslu.
"Warga juga bisa mengadu lewat SMS/WA kirim ke nomor yang terdapat dalam spanduk di setiap posko pengaduan yang ada. Caranya, ketika nama, nomor induk KTP, tempat dan tanggal lahir, serta jenis kelamin dan alamat lengkap," kata Rusidi.
Bagi warga yang melapor, lanjut Rusidi, nantinya pihak Bawaslu dan Panwaslu akan merekomendasikan ke dalam DPT.
"Jika sudah ditetapkan KPU, nantinya akan direkomendasikan untuk dimasukkan dalam daftar pemilih tambahan," kata Rusidi.
Sementara itu, Koordinator SDM dan Organisasi Bawaslu Riau Gema Wahyu menambahkan, dibukanya posko pengaduan ini agar warga yang memiliki hak memilih jangan sampai ada yang terabaikan.
"Jadi masyarakat tidak perlu khawatir bila belum terdaftar. Segera memberikan data-datanya ke posko yang kami sediakan," kata Wahyu.
Wahyu menyebutkan, dengan dibuka posko tersebut, diharapkan Panwaslu yang ada di kabupaten dan kota di Riau proaktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
"Ini kami lakukan sebagai bentuk advokasi terhadap hak konstitusional warga negara dalam memilih dan sekaligus untuk membatu tugas kawan-kawan di KPU dalam pemutakhiran DPS serta memudahkan warga mendaftar," tutup Wahyu.



(cha/asp)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed