Senin 16 April 2018, 07:02 WIB
Soal 'Presiden Bikin Miskin', PD Bandingkan Jokowi dan SBY
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarif Hasan (Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta -
Eggi Sudjana berceramah kontroversial soal 'Presiden bikin miskin rakyat'. Semua Presiden disasarnya. Partai Demokrat lantas membandingkan penurunan kemiskinan era Presiden SBY dengan Presiden Joko Widodo saat ini.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Sjarifuddin Hasan (Syarif Hasan) menyatakan kritikan harus dilandasi data statistik. "Kalau tidak pakai data, namanya ngawur," kata Syarif kepada detikcom, Senin (16/4/2018).
Dia lantas menjelaskan kritikan Eggi Sudjana tidak tepat bila ditujukan untuk SBY. Soalnya, selama 10 tahun SBY menjabat sebagai Presiden, angka kemiskinan berhasil diturunkan.
"Kemiskinan dari 17% turun menjadi 10,9%. Ini data BPS (Badan Pusat Statistik)," ujar Syarif.
Dia mengamati, ada peningkatan angka kemiskinan di awal pemerintahan Presiden Jokowi. Namun kemudian angka itu mengalami penurunan.
"Sekarang sudah turun sedikit, sedikit sekali," kata Syarif.
Dia juga menyebut ada kelesuan daya beli dari masyarakat. Pertumbuhan ekonomi juga dinilainya masih rendah, meski dia menyatakan barangkali Jokowi juga sudah berusaha.
"Mungkin sudah berusaha, tapi karena pertumbuhan ekonomi rendah, jadinya angka kemiskinan tidak turun-turun secara signifikan," kata Syarif.
Sebelumnya, Eggi yang merupakan Wakil Koordinator Nasional Gerakan Indonesia Salat Subuh (GIS) ini memberikan ceramah soal presiden membuat rakyat semakin miskin lantaran sumber daya alam di Indonesia sudah dikuasai oleh asing. Menurut Eggi, dengan kondisi seperti yang ia sebutkan itu, jangan sampai salah pilih seorang pemimpin.
"Nah kalau presiden buat kita miskin jangan pilih presiden yang nggak bener. Maka ada gerakan 2019 ganti presiden, kalau tidak membuat rakyat sejahtera," ujar Eggi saat memberi tausiah setelah mengikuti GIS berjemaah di Masjid Dzarratul Muthmainnah, Tangerang Selatan, Minggu (15/4).
Eggi kemudian menjelaskan bahwa sasaran kritikan yang ia maksud merujuk ke semua presiden yang menjabat di Indonesia, termasuk Jokowi. Eggi lalu berbicara mengenai fenomena kemiskinan yang ada di masyarakat. Menurut Eggi, yang terjadi saat ini adalah kemiskinan struktural.
"Dan Presiden itu jangan sensitif cuma Jokowi. Dari Sukarno sampai Jokowi. Itu yang saya maksud Presiden. Pemahaman saya ini didasarkan pada pemikiran hukum berbasis teori ekonomi kemiskinan struktural," kata Eggi.
(dnu/dnu)
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Sjarifuddin Hasan (Syarif Hasan) menyatakan kritikan harus dilandasi data statistik. "Kalau tidak pakai data, namanya ngawur," kata Syarif kepada detikcom, Senin (16/4/2018).
"Kemiskinan dari 17% turun menjadi 10,9%. Ini data BPS (Badan Pusat Statistik)," ujar Syarif.
Dia mengamati, ada peningkatan angka kemiskinan di awal pemerintahan Presiden Jokowi. Namun kemudian angka itu mengalami penurunan.
"Sekarang sudah turun sedikit, sedikit sekali," kata Syarif.
Dia juga menyebut ada kelesuan daya beli dari masyarakat. Pertumbuhan ekonomi juga dinilainya masih rendah, meski dia menyatakan barangkali Jokowi juga sudah berusaha.
"Mungkin sudah berusaha, tapi karena pertumbuhan ekonomi rendah, jadinya angka kemiskinan tidak turun-turun secara signifikan," kata Syarif.
Sebelumnya, Eggi yang merupakan Wakil Koordinator Nasional Gerakan Indonesia Salat Subuh (GIS) ini memberikan ceramah soal presiden membuat rakyat semakin miskin lantaran sumber daya alam di Indonesia sudah dikuasai oleh asing. Menurut Eggi, dengan kondisi seperti yang ia sebutkan itu, jangan sampai salah pilih seorang pemimpin.
"Nah kalau presiden buat kita miskin jangan pilih presiden yang nggak bener. Maka ada gerakan 2019 ganti presiden, kalau tidak membuat rakyat sejahtera," ujar Eggi saat memberi tausiah setelah mengikuti GIS berjemaah di Masjid Dzarratul Muthmainnah, Tangerang Selatan, Minggu (15/4).
Eggi kemudian menjelaskan bahwa sasaran kritikan yang ia maksud merujuk ke semua presiden yang menjabat di Indonesia, termasuk Jokowi. Eggi lalu berbicara mengenai fenomena kemiskinan yang ada di masyarakat. Menurut Eggi, yang terjadi saat ini adalah kemiskinan struktural.
"Dan Presiden itu jangan sensitif cuma Jokowi. Dari Sukarno sampai Jokowi. Itu yang saya maksud Presiden. Pemahaman saya ini didasarkan pada pemikiran hukum berbasis teori ekonomi kemiskinan struktural," kata Eggi.
(dnu/dnu)
