FKB Minta Pemerintah Naikkan Anggaran Depkum & MA

Jakarta - Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPR RI meminta kepada pemerintah menambah anggaran Departemen Hukum dan HAM dan Mahkamah Agung (MA). Tujuanya, untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme kedua lembaga dalam menjalankan tugas."Pemenuhan kebutuhan dasar bagi aparatur penegakan hukum yang berkaitan langsung dengan kebijakan pemberantasan korupsi harus segera dilakukan," kata Sekretaris FKB Helmy Faishal Zaini dalam jumpa pers di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (5/7/2005).Menurut F-KB DPR, ada beberapa pos yang perlu direvisi dan dinaikan jumlah anggarannya. Misalnya, tunjangan penjaga lembaga pemasyarakatan (LP) yang hanya Rp 100 ribu per bulan. Ini dinilai sangat tidak layak dan mempengaruhi kinerja mereka. Padahal, mereka berada di garda terdepan untuk mengamankan para tahanan.FKB mengusulkan agar anggaran untuk tunjangan pegawai LP dinaikan menjadi Rp 500 ribu per bulan. "Dengan kenaikan ini, berarti dibutuhkan anggaran sekitar Rp 224 milyar per tahun tutur," tutur Halmi yang dalam jumpa pers didampingi Wakil Sekretaris FKB Subhi Riska.FKB juga mengusulkan kenaikan tunjangan penjaga malam bagi para sipir. Sebelumnya mereka mendapat Rp 1.900 per hari ditingkatkan menjadi Rp 5.000 per hari. Untuk memenuhi itu dibutuhkan anggaran sebesar Rp 230 miliar per tahun. Begitu juga dengan anggaran bahan makanan bagi narapidana harus ditingkatkan dari Rp 7.000 per hari untuk tiga kali makan menjadi Rp 10.000 per hari agar lebih manusiawi.Sedangkan untuk anggaran MA perlu ditingkatkan karena kondisi lingkungan kerja di MA seperti sarana dan prasarananya masih kurang layak. Hal ini dapat dilihat dari sarana perkantoran seperti komputer, rumah dinas dan kendaraan dinas bagi pejabat pengadilan di tingkat kabupaten yang tidak jelas atau kurang layak.Untuk meningkatkan kinerja dan profesionalitas pejabat MA di daerah, pagu anggaran sebesar Rp 1,1 triliun dalam APBN 2006 perlu ditambah untuk memenuhi kebutuhan di atas menjadi sebesar Rp 2 triliun.Menurut Helmy, jika penambahan anggaran untuk dua instansi itu dapat dipenuhi dan disetujui, maka menurut penilaian FKB upaya untuk melakukan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi sebagai salah satu prioritas dari tujuh prioritas rencana kerja pemerintah (RKP) 2006, dapat berjalan dengan baik.Apakah desakan kenaikan anggaran pada dua lembaga ini terkait perkara PKB di pengadilan? Helmy menjawab diplomatis dan menyerahkan apapun penilaian kepada masyarakat. "Silakan saja kalau niat baik dicurigai politis. Sebelumnya PKB juga telah mendesak kenaikan anggaran pada bidang lain," tukas Helmy. (gtp/)