DetikNews
Sabtu 14 April 2018, 14:59 WIB

DPR: Kritik Butuh Data dan Solusi

Moch Prima Fauzi - detikNews
DPR: Kritik Butuh Data dan Solusi Foto: Dok. DPR
Jakarta - Pemerintahan tak lepas dari yang namanya kritik. Namun, menurut anggota DPR Ateria Dahlan, kritik harus dibarengi dengan data, fakta, dan solusi.

Karena menurut dia, pada dasarnya pihaknya tak alergi terhadap kritik.

"Kita tidak mungkin alergi terhadap kritik, namun yang kita butuhkan adalah kritik yang disertai data, fakta, dan disertai solusi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/4/2018).

Hal itu diungkapnya saat berbicara dalam diskusi Kaukus Muda Indonesia (KMI) bertema 'Kritik di Tahun Politik', di kawasan Menteng Raya, Jakarta, Jumat (13/4/2018).



Untuk menyampaikan kritik ia juga mengungkap harus sejalan dengan permasalahan yang ada. Kemudian kritik juga tak boleh main-main diungkapkan, terutama untuk NKRI dan Pancasila.

"Kita boleh bicara apa saja, namun kalau soal Pancasila dan NKRI tidak boleh main-main. Saya ingin katakan bedakan antara kritik dan fitnah. Mari kita bangun peradaban ini sebaik-baiknya," jelasnya.

Selain itu ia juga menilai masyarakat harus menjaga nama baik presiden karena bukan milik partai pengusung melainkan rakyat itu sendiri. Untuk itu ia berharap kritik bisa disampaikan dengan pertimbangan, data, fakta, serta bertujuan baik.

"Selain itu, presiden sebagai pemegang pemerintahan bukan milik partai pengusung namun milik rakyat. Oleh karena itu menjaga nama baik Presiden harus dilakukan," ujarnya.



Sementara itu, Wasekjen ProDem bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Agus Rihat Manalu menyebutkan, kritik dalam negara demokrasi adalah sebuah keharusan. Tujuannya untuk mengontrol berbagai kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat.

"Bagi pemerintah, kritik juga berfungsi untuk menimbang sebuah kebijakan apakah sebuah kebijakan sudah benar atau malah salah," kata Agus.

Dia juga mengimbau kepada rezim saat ini agar berhenti menilai kritik yang mengalir berasal dari kelompok oposan. Sebaliknya, kritik harus dilihat sebagai upaya untuk memastikan negara menjalankan fungsi utamanya dalam mensejaterakan rakyat.



(nwy/nwy)
dpr
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed