Jumat 13 April 2018, 13:31 WIB
PDIP Singgung BLT Era SBY, PD Kritik Bagi-bagi Sembako Jokowi
Didi Irawadi Syamsudin (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -
Kritik terhadap kebijakan populis menjelang Pilpres 2019 ala Presiden Jokowi disambut PDIP dengan cerita soal program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjelang Pilpres 2009. Partai Demokrat meradang.
"Kebijakan era SBY berbeda, tidak memanfaatkan polisi untuk bagi-bagi sembako!" kata Wakil Sekjen Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin kepada detikcom, Jumat (13/4/2018).
Demokrat balik menyerang gaya Jokowi yang kerap membagikan sembako di sela kunjungan kerjanya. Belakangan ditemukan kupon sembako dari Jokowi yang dibagikan pihak kepolisian. Pelibatan kepolisian dalam bagi-bagi sembako Jokowi dinilainya sebagai perbuatan yang salah.
"Pada era SBY, tidak pernah ada bantuan-bantuan sembako di titik-titik yang tidak perlu sebagaimana viral yang ramai oleh rombongan Presiden Jokowi," kata Didi.
Maka, cara bagi-bagi sembako Jokowi harus dihentikan. Apalagi ini sudah tahun politik, menjelang Pilpres 2019. Polisi harus dijaga agar tetap netral.
"Apalagi melibatkan polisi sebagai eksekutor bagi-bagi sembako. Oleh karenanya, cara-cara macam ini harus dihentikan karena bisa timbul prasangka buruk bahwa polisi tidak netral di tahun politik ini," ujar Didi.
Didi menilai sembako itu juga tidak tepat sasaran. Soalnya sembako dibagikan hanya di titik-titik acak menurut rute yang dilalui Jokowi. Sembako seperti tidak khusus ditujukan untuk warga miskin, melainkan untuk hal yang tidak jelas.
"Terkesan, pembagian sembako dengan logo Istana oleh rombongan Jokowi pun kurang jelas apakah benar-benar untuk rakyat miskin yang memang perlu atau untuk tujuan lain. Terkesan saat mobil presiden berhenti di suatu kunjungan langsung bagi-bagi begitu saja. Apakah benar-benar orang yang miskin yang dibagi?" gugatnya.
Lain dengan BLT era Presiden SBY. Menurut Didi, saat itu rakyat memang butuh bantuan langsung karena BBM sedang mengalami kenaikan harga. Rakyat miskin yang terkena dampak kenaikan BBM perlu diberi BLT.
"Kalaupun ada bantuan sembako sebagaimana oleh tim Jokowi saat ini, sudah pasti saat era SBY benar-benar dilakukan di daerah bencana alam ataupun wilayah-wilayah yang sangat miskin. Bukan seperti saat ini yang terkesan begitu mampir dan turun dari mobil kepresidenan langsung bagi-bagi. Jelas beda cara dan sasaran," kata Didi.
Dia menyarankan tim Jokowi harus lebih menyeleksi sasaran pembagian sembako. Juga, tidak melibatkan aparat kepolisian dalam pembagian sembako itu.
"Tupoksi (tugas pokok fungsi) polisi jelas bukan jadi petugas untuk angkat-angkat dan bagi-bagi sembako. Tupoksi polisi untuk menjaga keamanan dan ketertiban negeri," tandasnya.
(dnu/gbr)
"Kebijakan era SBY berbeda, tidak memanfaatkan polisi untuk bagi-bagi sembako!" kata Wakil Sekjen Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin kepada detikcom, Jumat (13/4/2018).
Demokrat balik menyerang gaya Jokowi yang kerap membagikan sembako di sela kunjungan kerjanya. Belakangan ditemukan kupon sembako dari Jokowi yang dibagikan pihak kepolisian. Pelibatan kepolisian dalam bagi-bagi sembako Jokowi dinilainya sebagai perbuatan yang salah.
"Pada era SBY, tidak pernah ada bantuan-bantuan sembako di titik-titik yang tidak perlu sebagaimana viral yang ramai oleh rombongan Presiden Jokowi," kata Didi.
Maka, cara bagi-bagi sembako Jokowi harus dihentikan. Apalagi ini sudah tahun politik, menjelang Pilpres 2019. Polisi harus dijaga agar tetap netral.
"Apalagi melibatkan polisi sebagai eksekutor bagi-bagi sembako. Oleh karenanya, cara-cara macam ini harus dihentikan karena bisa timbul prasangka buruk bahwa polisi tidak netral di tahun politik ini," ujar Didi.
Didi menilai sembako itu juga tidak tepat sasaran. Soalnya sembako dibagikan hanya di titik-titik acak menurut rute yang dilalui Jokowi. Sembako seperti tidak khusus ditujukan untuk warga miskin, melainkan untuk hal yang tidak jelas.
"Terkesan, pembagian sembako dengan logo Istana oleh rombongan Jokowi pun kurang jelas apakah benar-benar untuk rakyat miskin yang memang perlu atau untuk tujuan lain. Terkesan saat mobil presiden berhenti di suatu kunjungan langsung bagi-bagi begitu saja. Apakah benar-benar orang yang miskin yang dibagi?" gugatnya.
Lain dengan BLT era Presiden SBY. Menurut Didi, saat itu rakyat memang butuh bantuan langsung karena BBM sedang mengalami kenaikan harga. Rakyat miskin yang terkena dampak kenaikan BBM perlu diberi BLT.
"Kalaupun ada bantuan sembako sebagaimana oleh tim Jokowi saat ini, sudah pasti saat era SBY benar-benar dilakukan di daerah bencana alam ataupun wilayah-wilayah yang sangat miskin. Bukan seperti saat ini yang terkesan begitu mampir dan turun dari mobil kepresidenan langsung bagi-bagi. Jelas beda cara dan sasaran," kata Didi.
Dia menyarankan tim Jokowi harus lebih menyeleksi sasaran pembagian sembako. Juga, tidak melibatkan aparat kepolisian dalam pembagian sembako itu.
"Tupoksi (tugas pokok fungsi) polisi jelas bukan jadi petugas untuk angkat-angkat dan bagi-bagi sembako. Tupoksi polisi untuk menjaga keamanan dan ketertiban negeri," tandasnya.
(dnu/gbr)
