PPP: Jokowi Tak Niat Pencitraan Lewat Kebijakan Populis

Jakarta - Gerindra dan PKS menuding Presiden Joko Widodo sengaja mengeluarkan kebijakan populis di bidang ekonomi demi mendongkrak elektabilitas menjelang Pilpres 2019. PPP menyatakan kebijakan Jokowi itu bukan pencitraan semata.

"Kalau ada yang beranggapan seperti itu tidak bisa dihindari karena ini tahun politik. Tapi itu sama sekali tak diniatkan untuk pencitraan. Karena setiap skema ekonomi itu ada hitung-hitungannya," kata Wasekjen PPP Achmad Baidowi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/4/2018).

Baca juga: Jelang 2019, Kebijakan Jokowi Kini Makin Populis

Menurutnya, Jokowi sudah sejak awal menargetkan pembenahan di bidang ekonomi. Namun rencana itu sempat terganjal untuk mengurusi stabilitas politik negara.

Soal ketidakstabilan politik itu, disebut Baidowi, diciptakan oleh kelompok oposisi, yang tak lain ialah Gerindra dan PKS.

Baca juga: Gerindra: Jokowi Bikin Kebijakan Populis demi Kalahkan Prabowo

"Di awal pemerintahannya, Pak Jokowi itu lebih sibuk untuk menciptakan stabilitas politik dan itu juga diciptakan oleh kelompok oposisi," ujar anggota Komisi II DPR itu.

Baidowi pun meminta publik bersabar. Sebab, manfaat pembangunan di aspek ekonomi biasanya tak bisa dirasakan masyarakat dalam waktu singkat.

"Manfaatnya sudah mulai kita rasakan. Memang dampaknya tidak langsung, tapi jangka panjang," jelasnya.

Sebelumnya, PKS menilai Presiden Joko Widodo merancang kebijakan populis atau yang menyenangkan orang demi kesuksesan di Pilpres 2019.

Hal senada diungkapkan Partai Gerindra. Gerindra menilai Jokowi ingin mendongkrak elektabilitas dan mengalahkan Prabowo Subianto.

"Hasil survei beliau (Jokowi) stagnan di angka 40 persen. Mendekati pemilu kemudian dia mengambil kebijakan populis," kata Wasekjen Gerindra Andre Rosiade. (tsa/dkp)