Gerindra: Jokowi Bikin Kebijakan Populis demi Kalahkan Prabowo

Jakarta - Menjelang Pilpres 2019, Presiden Joko Widodo disebut mengeluarkan kebijakan-kebijakan populis. Gerindra menilai Jokowi ingin mendongkrak elektabilitas dan mengalahkan Prabowo Subianto.

"Hasil survei beliau (Jokowi) stagnan di angka 40 persen. Mendekati pemilu kemudian dia mengambil kebijakan populis," kata Wasekjen Gerindra Andre Rosiade kepada wartawan, Kamis (12/4/2018).

Baca juga: Ini Kebijakan Jokowi yang Dianggap Makin Populis

Kebijakan populis yang dimaksud Andre di antaranya penurunan tarif jalan tol dan penambahan jumlah penerima bantuan sosial dalam Program Keluarga Harapan (PKH). Jokowi juga belakangan mengeluarkan kebijakan penambahan subsidi energi, penambahan tugas penyaluran BBM Premium ke Pertamina, kewajiban persetujuan pemerintah terhadap kenaikan harga BBM nonsubsidi, hingga tak menaikkan harga solar dan Premium sampai 2019.

Namun Andre menyebut kebijakan itu wajar diaplikasikan Jokowi menjelang akhir masa pemerintahannya. Hal ini menunjukkan ketidakpercayaan diri Jokowi berkompetisi di Pilpres 2019.

Baca juga: Kebijakan Jokowi Kian Populis, PAN Singgung Program Raskin SBY

"Kami menanggap itu wajar dilajukan Pak Jokowi melihat elektabilitas beliau yang saat ini belum aman," ujar Andre.

Wasekjen Gerindra Andre Rosiade. (Tsarina Maharani/detikcom)

Terlebih, sebut Andre, Jokowi akan kembali berhadapan dengan Ketum Gerindra Prabowo Subianto di pilpres mendatang. Menurutnya, Prabowo merupakan tandingan tersulit Jokowi.

Karena itu, Jokowi buru-buru mengambil langkah dengan mengeluarkan kebijakan populis untuk merebut hati rakyat.

"Ditambah lagi beliau akan menghadapi rematch dengan Pak Prabowo yang dia tahu sulit ditaklukkan," jelasnya.

"Jadi sangat wajar Pak Jokowi mengambil kebijakan itu," tutup Andre. (tsa/dkp)