Sandiaga Sebut Polisi Beri Sinyal Positif soal Izin Pasar Tasik

Jakarta - Pemprov DKI memohon kepada kepolisian untuk menggunakan sementara lahan sengketa di kawasan Bongkaran, Tanah Abang, Jakarta Pusat, untuk Pasar Tasik. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan mendapat sinyal positif soal perizinan Pasar Tasik itu.

"Ada kabar baik, kelihatannya permintaan dan permohonan kita kepada pihak Kepolisian Daerah Metro Jaya bahwa kita ingin bisa diberikan akses untuk hari Kamis-Senin depan untuk jaga-jaga menampung kelebihan dari pedagang yang datang, apalagi menjelang Lebaran itu bisa diperkenakan dan kelihatannya mendapatkan lampu hijau," kata Sandiaga di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (11/4/2018).

Baca juga: Polisi Minta Sandi Tunggu Putusan Inkrah Soal Pasar Tasik

Sandiaga menyebut setidaknya 400 pedagang bisa tertampung di lahan itu. Lahan yang diberi garis polisi itu, dikatakan Sandiaga, juga sudah mendapat sinyal positif dari polisi untuk dijadikan lahan Pasar Tasik.

"Jadi prioritasnya ke Cideng Timur, tapi sekiranya ada yang tidak tertampung, akan kita arahkan benar-benar diperbolehkan. Sinyalnya tadi cukup positif untuk menggunakan yang di-police line kemarin dengan pengertian bahwa ini untuk sementara," jelas Sandiaga.

Beberapa hari belakangan ini, lahan tersebut ditutup seng dan diberi garis polisi karena menjadi sengketa. Lahan itu menjadi sengketa setelah ada salah satu pihak yang mengklaim sebagai pemilik melapor ke Polda Metro Jaya terkait penggunaan lahan tersebut.

Baca juga: Pemprov DKI Berencana Relokasi Pedagang Pasar Tasik ke Cideng

Polda Metro Jaya sebelumnya menjawab keinginan Sandiaga terkait pemanfaatan lahan sengketa di kawasan Bongkaran, Tanah Abang, Jakarta Pusat, untuk kegiatan Pasar Tasik. Sandiaga diimbau bersabar untuk menunggu sampai ada putusan tetap terkait sengketa lahan itu.

"Ya iyalah (tunggu inkrah), karena itu kan lahan sengketa, statusnya status quo," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono kepada detikcom, sore tadi.

Selama belum ada keputusan hukum yang tetap, lahan sengketa tidak boleh digunakan oleh siapa pun. "Makanya tadi saya sampaikan, tunggu siapa yang berhak mengelola lahan itu," lanjutnya. (idn/idh)