Duh, Sejumlah Pengurus KPI Daerah Belum Digaji Selama 2018

Jakarta - Sejumlah pengurus Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) belum menerima gaji selama 2018. Ketua KPI Yuliandre Darwis menyebut penyebabnya adalah aturan dari Mendagri yang terbit tahun 2017.

"Karena ada permasalahan, ada aturan dari Mendagri yang menyatakan, segala lembaga kuasi pemerintah pusat harus didanai APBN," ujar Yuliandre saat dikonfirmasi detikcom, Rabu (11/4/2018).

Baca juga: Prittt! Ini Program-program yang Disemprit KPI

Aturan tersebut yakni Surat Edaran Mendagri Nomor 903/2930/SJ tentang kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dan Komisi Informasi Daerah. Sehingga pemerintah daerah meminta anggaran untuk KPID diambil dari APBN. Padahal, kata Yuliandre, komisioner KPID dipilih oleh DPRD.

Surat yang membuat pemerintah daerah tak ingin biayai KPID. Foto: dok. KPI

"Kalau Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dipilih oleh KPU pusat, kalau KPID dipilih DPRD dilantik gubernur, bukan dilantik KPI pusat," ujar Yuliandre.

Semangat pembentukan KPID mulanya adalah agar penyiaran lokal bisa tumbuh. Stasiun televisi dan radio di daerah selama ini diawasi oleh KPID.

"Tiba-tiba Permendagri keluar 2017, nah itu KPID mulai nggak digaji," sebut Yuliandre.

Baca juga: Belum Masa Kampanye, KPI Masih Temukan TV Tayangkan Iklan Parpol

Sementara itu tahun ini ada 171 Pilkada yang dilakukan serentak. Media penyiaran lokal harus diawasi agar tak terjadi pelanggaran terkait Pilkada.

"Yang pastinya tahun 2018 (yang belum terima gaji) ada KPID Jambi, Sumbar, Gorontalo," ungkap Yuliandre.

Ada pula pemerintah daerah yang sudah menyatakan tak akan membiayai kegiatan KPID. Yuliandre kemudian menunjukkan surat yang ditandatangani Gubernur Jawa Timur dan Plt Gubernur Jawa Tengah terkait anggaran KPID.

Foto: dok. KPI

(bag/fjp)