"Kami di Gerindra adalah salah satu yang sejak dulu mengharapkan pilkada dilakukan lewat DPRD," kata Waketum Gerindra Fadli Zon di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/4/2018).
Alasannya, pilkada langsung dinilai menghambur-hamburkan anggaran negara. Selain itu, rentan terjadi politik uang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jelas lebih efisien, lebih murah. (Pilkada lewat DPRD) ada potensi korupsi? Ada juga. Tapi kan lebih kecil," jelasnya.
Lantas, bagaimana cara memastikan praktik money politics minim terjadi di lembaga legislatif daerah?
"Harus ada mekanismenya, dan kalau ketahuan harus ada diskualifikasi, semacam itu," kata Fadli. (tsa/nkn)











































