Bawaslu Kaji Bagi-bagi Sembako Jokowi yang Dinilai Kampanye

Jakarta - Bawaslu mengkaji bagi-bagi sembako Presiden Jokowi yang melibatkan aparat kepolisian. Bagi-bagi sembako itu jadi sorotan karena dinilai sebagai kampanye.

"Pada saat ini kami sedang cek, sedang dikaji. Kami sedang dalami soal video yang viral, apakah boleh Presiden kasih sembako, apakah pantas Presiden begitu, wajar nggak sih itu?" ujar anggota Bawaslu Rahmat Bagja di kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (10/4/2018).

Baca juga: Gerindra Biarkan Rakyat Nilai Sendiri Bantuan Sembako Jokowi

Bawaslu telah mendapatkan laporan dari masyarakat, namun laporan itu tidak masuk dalam laporan resmi. Ia juga mengatakan bagi-bagi sembako itu merupakan temuan warga, bukan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

"Sudah ada pantauan media, kami dapat laporan masyarakat, laporannya tapi tidak berwujud (laporan resmi). Ini temuan masyarakat dan bukan temuan Panwas. Temuan Panwas, kita belum dapat," katanya.

Menurutnya, saat ini Presiden sebaiknya menyampaikan hasil program pemerintah yang telah dilakukan. Program pemerintah yang dapat disampaikan, seperti peresmian jalan tol hingga pelabuhan.

"Kami harapkan sekarang tidak bagi-bagi sembako, tapi menyampaikan saja apa yang sudah diwujudkan, misal jalan tol, pelabuhan, dan lain-lain. Kalau bagi sembako, itu ya dari dulu zaman Pak Harto juga orang-orang bagi-bagi sembako," tuturnya.

Baca juga: Moeldoko Tegaskan Bantuan Sembako Jokowi Tak Curi Start Kampanye

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menegaskan bantuan yang diberikan Presiden Jokowi dalam kunjungan kerjanya bukan bersifat kampanye. Bantuan Presiden sudah ada dari pemerintahan sebelumnya.

Hal ini menjawab tudingan soal bantuan sembako dari Jokowi sebagai kampanye yang tengah jadi viral. Foto dan video yang viral itu berupa kupon sembako bercap Polres Sukabumi-Polsek Palabuhanratu, tas bertulisan 'Bantuan Presiden', hingga video polisi dan anggota TNI yang membagikan tas tersebut.

"Sebelum pemerintahan ini juga sudah seperti itu, dulu warnanya gini, sekarang warnanya gini," jelas Moeldoko di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (9/4).

(idh/idh)